Senin, 10 Desember 2018

Mewujudkan E-Rupiah Sebagai Mata Uang Digital Indonesia


Era digital yang mendunia ditandai dengan menjamurnya transaksi online baik berbasis website maupun aplikasi android membuat negara-negara di seluruh dunia harus menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut.

Unicorn Indonesia sudah menjadi pelecut para pelaku ekonomi Indonesia untuk menyambut era Industri 4.0 dimana pekerjaan manusia mulai tergantikan oleh robot dan internet.  Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak merupakan unicorn Indonesia yang beromzet diatas 1 miliar dollar hadir member dampak pada kehidupan transaksi masyrakat Indonesia mulai belanja online, transportasi publik online dan sebagainya. 

Layanan financial technology pun sudah merambah sampai pelosok tanah air yang hingga Oktober 2018 sudah terdapat 73 perusahaan fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun baru 1 perusahaan fintech yang berijin resmi OJK.

Regulasi yang dibuat OJK Indonesia seperti POJK Nomor 77 tahun 2016 memberi ruang dan batas bagi para pelaku ekonomi digital terkhusus fintech yang sedang booming di Indonesia.  Layanan akuntansi online, perpajakan online, peer to peer (P2P) lending, dan crowdfunding yang jumlahnya mencapai ratusan fintech namun baru 73 perusahaan yang terdaftar per Oktober 2018.

Dalam menyambut era digital sudah beredar beragam uang elektronik dari berbagai perusahaan penerbit e-money seperti lembaga keuangan bank dan non-bank.  Uang elektronik berbasis chip dan server seperti Flazz BCA, Brizi BRI, Tapcash BNI, emoney Mandiri, tcash telkomsel, dan lain-lain.  Disamping itu, sistem pembayaran digital seperti Doku Payment dan OVO Payment turut menyemarakan era ekonomi digital di Indonesia. Di China ada Ali Pay, aplikasi Line pun sudah merambah mata uang digital.

Nah untuk mata uang digital yang sampai saat ini sedang digodok Bank Indonesia dan OJK agar seluruh sistem pembayaran transaksi di seluruh wilayah Indonesia dilakukan secara elektronik melalui sistem gerbang pembayaran nasional (GPN).

Mata uang digital adalah mata uang yang akan digunakan para pelaku ekonomi dalam bentuk digital yang berlaku pada suatu Negara.  Selama ini mata uang yang berlaku dan digunakan di wilayah Indonesia adalah Rupiah.  Untuk itu system dan mekanisme mata uang digital dalam bentuk konsep dan realisasi masih digodok otoritas moneter dalam hal ini BI dan OJK bersama para stakeholders.

Mata uang digital yang digadang-gadang selama ini yang akan menggantikan mata uang konvensional adalah Bitcoin yang menggunakan teknologi blockchain.  Nilai Bitcoin sama dengan 1 juta rupiah pada awal kemunculannya, kemudian naik menjadi 15 juta rupiah per Bitcoin hingga mencapai ratusan juta rupiah per Bitcoin.  Namun fluktuasi yang sangat tajam tersebut menjadikan Bitcoin menjadi mata uang yang sangat berisiko sehingga banyak Negara melarang peredaran mata uang Bitcoin tersebut termasuk Indonesia.  Jika sampai Bitcoin diterapkan sebagai mata uang digital secara global, maka akan sangat menakutkan ancaman yang akan ditimbulkannya berupa guncangan ekonomi yang sangat hebat. Kenapa? Karena perekonomian suatu Negara itu sangat membutuhkan sebuah mata uang yang stabil.  Disamping itu mata uang rekanan bisnisnya pun harus memiliki mata uang yang stabil pula.  Jika ada mata uang yang tidak stabil atau dengan kata lain selalu mengalami fluktuasi maka perekonomian negara tersebut akan dijauhi oleh investor.

Sebenarnya arah implementasi kebijakan dan regulasi mata uang digital Indonesia masih belum jelas, mengingat belum ada satupun Negara di dunia ini yang menerapkan mata uang digital secara penuh.  Faktanya, Rupiah saat ini sudah menjadi semi mata uang digital karena digunakan sebagai mata uang dalam berbagai transaksi ecommerce.  Sistem dan mekanisme pembayaran secara online yang menggunakan OVO payment secara tidak langsung memposisikan Rupiah sebagai mata uang digital namun tidak secara penuh.

Sedikit flashback ke belakang, pada tahun 1995 seorang penemu internet adalah John Barners Lee mengatakan pada saat diciptakannya internet pertama kali tidak pernah terbayangkan olehnya jika internet akan menjadi seperti sekarang ini seperti ecommerce, social media, internet of things, dan sebagainya. Pada saat itu dunia sudah bisa terhubung dengan internet namun jumlah koneksi internet masih sangat minim saat itu.  Internet yang terkenal dengan URL World Wide Web nya langsung berkembang sangat cepat.  Seiring berjalannya waktu jumlah pengguna internet semakin bertambah.  Saat ini saja jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencapai 2 milyar lebih pengguna aktif, dan di Indonesia mencapai 140 juta pengguna internet aktif.

Dalam implementasi kebijakan dan regulasi mata uang digital, perlu disepakati nama mata uang digital yang akan digunakan.  Disini penulis mengasumsikan mata uang digital yang akan digunakan adalah e-rupiah, sekali lagi ini hanyalah asumsi, karena konsep dan implementasi mata uang digital di Indonesia sendiri masih dalam tahap penggodokan secara komprehensif oleh otoritas moneter bersama para stakeholders.

E-Rupiah

Tak ada satupun negara di dunia ini yang sudah menerapkan mata uang digital secara penuh. Amerika Serikat pun masih menggunakan mata uang Dollar sebagai mata uang transaksi perdagangannya terutama di situs marketplace Amazon.com dan China juga masih menggunakan mata uang Yuan dalam transaksi ecommerce di situs marketplace Alibaba, meski ada Ali Pay. Nah, apakah Indonesia benar-benar serius atau hanya sebatas wacana dalam menerapkan mata uang digital secara penuh.

Bank Sentral Swedia, Riksbank menjadi satu-satunya Bank Sentral di dunia yang berencana menerapkan mata uang digital E-Krona pada tahun 2019.  International Monetary Fund (IMF) pun sampai mengimbau kepada bank sentral seluruh dunia untuk mempertimbangkan menerapkan mata uang digital sebagai mata uang yang aman, praktis dan efisien. Hal ini bukan tanpa sebab karena kebutuhan akan uang tunai yang semakin berkurang sedangkan kebutuhan terhadap uang digital yang semakin meningkat.

Rupiah sendiri sebenarnya sudah menjadi semi mata uang digital karena digunakan sebagai mata uang acuan dalam segala transaksi elektronik yang berlaku di wilayah Negara Indonesia.  Rupiah yang menjadi dasar acuan dalam menetapkan harga suatu barang atau jasa sejatinya sudah terinternalisasi ke dalam sistem pembayaran elektronik. 

E-Rupiah sebagai mata uang digital Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan jika ingin berlaku dan diakui dalam sebuah Negara.  Beberapa persyaratan tersebut antara lain nilai mata uang yang stabil, memiliki mitra negara lain yang juga menggunakan jenis mata uang digital, ruang lingkup penggunaan E-Rupiah hanya dalam ranah transaksi online atau transaksi secara elektronik, mudah dalam penggunaan, aman dari tindak pidana pencurian dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku di negara lain.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa mata uang yang berlaku di Indonesia hanyalah Rupiah.  Karena itu, alat pembayaran yang sah berlaku dalam transaksi perdagangan elektronik hanya Rupiah.  Bagaimana jika Rupiah memiliki derivasi baru berupa Rupiah elektronik sebagai mata uang digital apakah diperbolehkan? Bagaimana implementasi E-Rupiah tersebut dalam seluruh transaksi perdagangan secara online?

Melihat sejenak sistem pembayaran yang digunakan oleh DOKU Payment dan OVO Payment.  Doku payment merupakan aplikasi berbasis server yang digunakan banyak perusahaan seluruh dunia dalam mekanisme perdagangan secara elektronik atau transaksi online.  Dalam penerapannya, sistem pembayaran barang atau jasa menggunakan DOKU Payment akan mengkredit dan mendebit secara otomatis sejumlah uang pada akun rekening bank konsumen dan perusahaan. Berbeda dengan DOKU, OVO Payment juga sudah banyak digunakan oleh perusahaan besar situs marketplace Tokopedia dan GRAB.  Dengan OVO Payment, konsumen bisa melakukan pembayaran transaksi menggunakan saldo OVO milik konsumen.  Jadi OVO Payment semacara dompet digital bagi para konsumen.

E-Rupiah lebih kepada dasar mata uang yang akan dijadikan acuan dalam pengenaan harga suatu barang atau jasa dan berlaku untuk transaksi perdagangan secara online atau elektronik.  E-Rupiah bukan diarahkan seperti uang elektronik berbasis chip atau server, tapi lebih kepada sistem dasar acuan bagi perhitungan keuangan dalam segala transaksi yang terjadi.

Lantas apa bedanya mata uang Rupiah konvensional dengan mata uang digital E-Rupiah? Secara prinsip tidak ada perbedaan dalam nilai, namun hanya berbeda dalam penggunaan.  Mata uang E-Rupiah digunakan dalam semua transaksi perdagangan secara online atau elektronik, seperti transaksi berbelanja di situs marketplace, bayar tol, mengisi bahan bakar di SPBU, bayar tiket pesawat dan kereta api, pemesanan hotel dan restoran, pemesanan makanan dan transportasi via Grab, pengajuan pinjaman online fintech, pembayaran berbagai macam tagihan dan masih banyak lagi contoh lainnya. 
Penerapan mata uang digital E-Rupiah menjadi mudah bagi otoritas moneter dalam mengawasi peredaran mata uang digital tersebut.  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun akan membantu BI dan OJK dalam memantau pergerakan uang keluar masuk antarrekening, antardaerah, dan antarnegara dalam model mata uang digital E-Rupiah.  Volume perdagangan online atau secara elektronik kini semakin mudah dengan hadirnya E-Rupiah.

Perluasan penggunaan E-Rupiah sangat dimungkinkan seperti OVO Payment.  Bisa saja E-Rupiah menjadi dompet digital masyarakat Indonesia dalam berbelanja.  Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar kemana-mana, cukup memiliki akun rekening E-Rupiah.

Dalam Implementasi mata uang digital E-Rupiah sangat penting diterbitkannya kebijakan dan regulasi oleh otoritas moneter sebagai payung dan acuan para pelaku ekonomi dan masyarakat sebagai konsumen dalam bertransaksi secara elektronik.  Bank Indonesia dan OJK sangat perlu mensosialisasikan wacana penerapan mata uang digital dalam hal ini E-Rupiah agar masyarakat sebagai konsumen tidak bingung.

Terkait wacana redenominasi Rupiah dari 1.000 menjadi 1 Rupiah tidak menjadi kendala dalam penerapan mata uang digital.  Karena redenominasi Rupiah terkait dengan tata cara perhitungan keuangan agar menjadi lebih sederhana.

Demikian sedikit sumbangsih pemikiran dari penulis tentang mata uang digital semoga bermanfaat bagi otoritas moneter dalam mengimplementasikan wacana tersebut. #Ecodigi

Minggu, 09 Desember 2018

Tantangan Financial Technology Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen


Booming Financial Technology (Fintech) telah membawa perubahan pada perilaku konsumtif masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pinjaman yang praktis dan cepat.  Per Oktober 2018 sudah ada 73 perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, namun baru 1 perusahaan yang berijin resmi OJK.

Bagi perusahaan yang terdaftar di OJK wajib mengurus ijin perusahaan agar memiliki kegiatan operasional yang permanen.  Disamping itu Fintech yang sudah berijin akan memberikan ruang yang cukup bagi perlindungan konsumen.

Saat ini juga seiring booming fintech member layanan pinjaman online, banyak kasus muncul terutama terkait dengan perlindungan konsumen seperti cara penagihan yang tidak professional dan pola pengumpulan dana masyarakat yang sulit untuk dikontrol karena kurang transparan dan lemah dari segi hukum dan perlindungan konsumen.

Seperti diketahui sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen bahwa konsumen wajib mendapat informasi yang tepat dan benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, manfaat suatu produk, layanan purna jual, dan perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu konflik di kemudian hari.
Di satu sisi konsumen ingin mendapat pinjaman secara mudah dan cepat tapi lupa akan pedoman dalam memilih fintech secara benar.  Tapi di sisi lain konsumen lupa akan akibat yang timbul di kemudian hari karena tergiur dan terbujuk rayuan promo fintech secara masif.  Hal-hal seperti ini harus diatur oleh otoritas terkait dalam hal ini OJK agar keberlangsungan bisnis fintech terjamin dan perlindungan konsumen pun diperhatikan serius.

Isu perlindungan konsumen menjadi salah satu hal yang strategis di era ekonomi digital terutama dalam bisnis fintech.  Syarat pengajuan ijin ke OJK harus memenuhi 27 SOP yang salah satu diantaranya harus memperhatikan perlindungan konsumen dalam kegiatan bisnisnya.  Apabila isu strategis perlindungan konsumen tidak dipenuhi maka perusahaan fintech tidak akan mendapat ijin dari OJK.  Walaupun fintech sudah terdaftar namun ruang geraknya terbatas karena tidak bisa secara sembarang menjalan kegiatan bisnisnya.  Baru bisa menjalankan bisnis secara mandiri setelah mendapat ijin resmi dari OJK.

Beberapa contoh kasus perlindungan konsumen yang sedang mencuat ke permukaan seiiring booming fitench adalah suku bunga pinjaman online yang tinggi dan cara penagihan angsuran tertunggak konsumen yang kurang manusiawi.  Disinilah dibutuhkan ketelitian dan kejelian dari masyarakat dalam memilih fintech disamping kehadiran otoritas terkait dalam mengontrol kegiatan fintech agar masyarakat tidak jadi korban.

Titik berat perlindungan konsumen sebenarnya berangkat dari istilah pembeli adalah raja. Konsumen pada prinsipnya adalah menjadi para pejuang bagi keuntungan perusahaan fintech itu sendiri. Sangatlalh tidak adil jika konsumen dibujuk dan dirayu dengan promo proses cepat tapi dengan bunga mengcekik, namun kemudian diperas dengan cara-cara yang tidak sopan bahkan cenderung meneror sehingga hak-hak konsumen untuk bebas dari rasa takut menjadi tidak terpenuhi.

Per April 2018, OJK sudah menerima lebih dari 500 pengaduan, hingga tulisan ini dibuat mungkin jumlah pengaduan sudah mencapai ribuan jumlahnya terkait dengan layanan fintech mulai dari suku bunga mengcekik sampai pada cara penagihan yang tidak manusiawi dan tidak sopan.  Bahkan OJK secara terang-terangan akan membasmi fintech yang seenaknya sendiri menjadikan masyarakat sebagai objek kekerasan finansial.

Fintech yang berbeda dari perbankan dalam fungsi intermediasi memang menjadi pesaing utama perbankan konvensional dalam industry sektor keuangan 4.0.  Perbankan sangat ketat dalam hal perlindungan konsumen begitu juga sejatinya fintech bisa meniru perbankan dalam hal perlindungan konsumen terutama dalam hal kualitas layanan yang multidimensional seperti responsive, empathy, assurance dan tangible.

Hingga September 2018 jumlah kredit yang sudah disalurkan fintech mencapai hampir Rp14 triliun.  Jumlah tersebut akan terus meningkat dari waktu ke waktu.  Dalam mendukung perlindungan konsumen, fintech diharapkan meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan kepada masyakarat Indonesia sehingga keberlangsungan rantai bisnis ini dapat berlanjut terus menerus sesuai trek yang benar di bawah pengawasan OJK.

Dengan menjalankan peran inklusi keuangan dan literasi keuangan kepada masyarakat diharapkan fintech berkembang sesuai trek yang sudah ditentukan OJK terutama dalam perspektif perlindungan konsumen.  Simbiosis mutualisme fintech dan konsumen menciptkan sinergitas bagi berkembangnya industri keuangan 4.0 di Indonesia. #amanbertransaksi

Kamis, 15 November 2018

Social Entrepreneurship


Apa itu social entrepreneurship? Bagi Anda yang memiliki jiwa wirausaha namun keuntungan bukan tujuan yang utama tapi hanya alat untuk membantu orang lain mencapai kesejahteraan, maka Anda bisa disebut sebagai social entrepreneur.  Social entrepreneurship adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membantu orang lain.  Bentuk yang diberikan bisa berupa materi maupun non materi.  Materi bisa berujud uang dan barang, sedangkan non materi bisa berujud bantuan manajemen, motivasi, dan sebagainya.

Dalam bisnis digital, social entrepreneurship mirip dengan istilah crowdfunding, yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan untuk tujuan sosial. Sebagai contoh, pengusaha A memiliki bisnis perkebunan sawit, kemudian pengusaha tersebut mengundang para investor untuk bersama-sama menanamkan dana untuk membantu masyarakat di wilayah sekitar perkebunan sawit dalam hal pendidikan, permodalan usaha, kesehatan dan infrastruktur.

Social entrepreneurship juga memiliki misi untuk mengembangkan para pelaku bisnis usaha kecil (UMKM) di Indonesia agar bisa bersaing di era industry 4.0 saat ini.  Para pelaku UMKM diharapkan menjadi besar suatu saat nanti melalui skema platform social entrepereneursip ini.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, home industry, perdagangan barang, produksi sembako, toko online, dan masih banyak lagi, dapat menjadi tujuan social entrepreneurship.  Kerjasama dari berbagai pihak termasuk peran lembaga keuangan bank dan bukan bank dalam hal permodalan, investor yang bervisi sosial,  menciptakan sinergi untuk mendorong tercapainya tujuan social entrepreneurship.

Sebagai contoh, pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah tengah menggalakan program pameran produk unggulan UMKM yang akan diadakan di berbagai rest area jalan tol.  Program tersebut tidak hanya soal keuntungan an sich, tapi lebih kepada keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi para pelaku bisnis UMKM secara sosial. Sangat diharapkan pemerinta daerah lain bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Pemda Jawa Tengah.

Contoh lainnya yang sudah melakukan social entrepreneurship adalah pengusaha dunia sekelas Jack Ma (Pendiri Alibaba) dan Bill Gates (pendiri Microsoft).  Disamping menjalankan bisnis inti, mereka juga memiliki visi sosial lewat yayasan yang mereka dirikan.  Mereka membantu orang sakit dan miskin yang merupakan salah satu wujud social entrepreneurship, sehingga bisnis bukan melulu soal untung dan uang.

Social entrepreneurship sudah sejalan dengan spirit ekonomi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan diperkuatkan sektor UMKM akan makin memperkokoh pondasi ekonomi Indonesia sehingga tidak mudah bangkrut menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Rabu, 14 November 2018

Cerdas Memilih Fintech


Sejak booming tahun 2017, perusahaan financial technology (fintech) yang menawarkan kemudahan dalam proses mendapat pinjaman online akhirnya menuai keluhan dan kekecewaan dari sebagian masyarakat.  Keluhan yang dialami masyarakat yaitu pada saat proses penagihan utang yang tertunggak.  Kebanyakan masyarakat belum memahami apa itu fintech dan bagaimana proses alur kredit sampai pada penagihan.  Mereka rata-rata terbuai penawaran kemudahan mendapat kredit online oleh Fintech.  Penulis akan sajikan secara singkat, padat dan jelas, tips cerdas memilih fintech agar Anda tidak terjebak oleh berbagai rayuan promo fintech.

Hingga Oktober 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerima 73 perusahaan fintech yang mendaftar ke institusinya.  Namun, dari semua fintech yang terdaftar secara resmi di OJK baru satu perusahaan fintech yang mendapat ijin resmi OJK.  Trus apa bedanya perusahaan fintech yang terdaftar secara resmi dengan yang sudah berijin dari OJK?  Perbedaannya terletak pada seberapa banyak prosedur yang sudah ditempuh dan dipenuhi oleh fintech tersebut untuk mendapat ijin resmi OJK, sedangkan persamaannya adalah 73 perusahaan fintech tersebut sudah terdaftar secara resmi di OJK.

Lalu bagaimana cara agar masyarakat benar-benar tidak tertipu oleh perusahaan fintech bodong dan mendapat layanan keuangan digital yang benar-benar dapat dipercaya dan dapat diandalkan? Berikut penulis sajikan cara singkat bagi masyarakat yang ingin aman dalam memanfaatkan layanan fintech.

Sebelum Anda memilih perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman online, pastikan dulu apakah perusahaan tersebut terdaftar secara resmi di OJK.  Cara mengetahui fintech tersebut sudah terdaftar di OJK dengan mengunjung website resmi OJK di www.ojk.go.id, atau Anda juga bisa melihat pada gambar di bawah ini seperti yang dikutip dari situs resmi OJK (memuat 73 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK Republik Indonesia, per Oktober 2018).


Perusahaan fintech yang sudah terdaftar secara resmi di OJK harus melewati berbagai tahapan dalam mendapat sertifikat ijin resmi dari OJK.  Berbagai tahapan yang harus dipenuhi antara lain berupa permodalan, bisnis model, manajemen, strategi fintech dalam menyalurkan kredit dan potensi konsumen yang akan dicapai, proses alur kredit dan proses penagihan yang sesuai tata kelola perusahaan yang baik serta beberapa poin penting lainnya yang wajib dipenuhi. Setidaknya, perusahaan fintech yang sudah mendaftar resmi ke OJK akan memudahkan OJK dalam mengawasi kegiatan fintech tersebut, dan dapat membantu masyarakat dalam memilih jasa layanan fintech dan memecahkan masalah atau perselisihan mengenai tertunggaknya kredit pada perusahaan fintech di kemudian hari. 

Ketatnya persyaratan yang diwajibkan OJK kepada perusahaan fintech sedianya membuat ekonomi Indonesia khususnya sektor keuangan digital mampu menghadapi era industry 4.0.  Namun di sisi lain OJK juga harus bisa menjaga agar kemunculan dan keberlangsungan fintech tidak terhambat, tapi sebaliknya dapat menciptakan sinergitas antara fintech dengan industri keuangan konvensional dalam mempersiapkan diri menghadapi sektor keuangan 4.0.

Selasa, 13 November 2018

Mengenal Agunan Kredit


Apapun jenis kredit yang ingin Anda ambil, Anda perlu mengenal agunan kredit.  Apa itu agunan kredit? Agunan kredit adalah persyaratan wajib dalam pengajuan kredit, umumnya berupa sertifikat tanah atau rumah dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).  Bila tidak memiliki agunan maka kredit tidak akan bisa dicairkan.  Agunan ialah jaminan material, surat berharga, garansi yang disediakan oleh debitur atau nasabah untuk menanggung pembayaran kembali atas suatu kredit, jika debitur tidak dapat melunasi kewajiban kreditnya.

Agunan dapat berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, dimana nilainya dapat diukur baik secara kualitas maupun kuantitas yang diserahkan debitur kepada kreditur.  Agunan berfungsi  sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi risiko akhir atau fasilitas yang diberikan kreditur kepada debitur mengalami wanprestasi (cidera janji).

Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata disebutkan bahwa agunan adalah segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.  Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantaranya para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan.

Agunan kebendaan adalah jaminan harta kekayaan (benda atau hak kebendaan tertentu) baik dari sisi debitur sendiri atau dari pihak ketiga yang diberikan dengan cara “menyendirikan” atau menyediakan  secara khusus harta kekayaan tersebut untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur bila si debitur cidera janji (wanprestasi) dibagi menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak.  Benda tidak bergerak  adalah semua benda yang karena sifatnya, karena tujuan pemakaiannya dan karena ditentukan sebagai demikian oleh Undang-Undang.  Contoh tanah dan bangunan.  Benda bergerak adalah semua benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan.  Contoh kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, emas, logam mulia, deposito, stok barang  dagangan.

Perlu diketahui juga ciri-ciri agunan kredit yang ditolak oleh pihak bank atau leasing yaitu tanah dan bangunan yang ditinjau dari aspek legalitas memiliki ciri-ciri antara lain tanah diperoleh dengan cara sewa atau pinjam dari pihak ketiga, sertifikat belum dibalik nama, sertifikat diragukan kebenarannya karena pencatatan yang tidak lazim, gambar situasi pada sertifikat tidak sesuai dengan kondisi fisik tanah, surat ijin mendirikan bangunan diragukan kebenarannya, tanah dalam kondisi sengketa, tanah tidak memiliki batas-batas jelas dan sah, pemegang sertifikat telah meninggal dunia dan tidak memiliki fatwa waris, pemegang sertifikat cacat fisik, cacat mental, dan atau tidak dapat melakukan tindakan hukum, terdapat indikasi bahwa istri, anak (ahli waris yang sah) dari pemegang hak, keberatan atas diagunkannya tanah atau rumah tersebut, tanah berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi dan atau dilintasi jalur pipa gas, daerah dimana lokasi tanah terkena rencana pembebasan lahan oleh pemerintah atau swasta, lokasi tanah berada dijalur hijau, terkena rencana proyek pemerintah, akses yang sulit dijangkau ke lokasi tanah, tanah yang berdampingan persis dengan makam, bentuk tanah sangat tidak beraturan, posisi tanah berada pada posisi tusuk sate, lokasi tanah berada di kawasan rawan bencana alam.  Untuk agunan kendaraan yang ditolak memiliki ciri-ciri antara lain kendaraan secara fisik sudah tidak layak jalan, surat-menyurat bermasalah (duplikat BPKB), legalitas surat diperoleh dengan cara sewa atau pinjam dari pihak ketiga.

Demikian penjelasan tentang agunan kredit yang bisa anda gunakan sebagai bahan referensi sebelum mengajukan kredit ke bank atau leasing.  Sebagus apapun agunan kredit apabila tidak diakui dan tidak diterima secara sah sebagai agunan oleh pihak bank atau leasing, maka akan menjadi tidak bernilai.  Sebaliknya agunan yang diakui dan diterima secara sah yang memiliki nilai tinggi menjadi tidak berguna bila tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif.

Jumat, 09 November 2018

Era Internet dan Keuntungannya


Era internet sudah tiba. Sebuah era yang sudah dinikmati mulai dari jaman generasi x, generasi y (milenial) dan generasi z sekarang ini. Karena itu bersiaplah menghadapinya, jika tidak Anda akan digilas. Awal berkembangnya internet di Indonesia adalah pada tahun 1995 an. Saat itu, situs yang sudah online masih minim, beberapa situs yang penulis ingat salah satu diantaranya adalah situs berita detikcom. Saat itu, infrastruktur dan fasilitas internet masih sangat memprihatinkan ditambah tingkat literasi teknologi masyarakat Indonesia sangat rendah alias gaptek.

Penemu internet (world wide web) adalah Tim Barners Lee pada tahun 1995.  Dia menemukan saat bekerja di Jeneva, namun saat itu masih dalam bentuk intranet (antarruang dalam kantor). Mulai saat itu dunia sudah bisa terhubung dengan internet namun jumlahnya koneksi internet masih sangat sedikit saat itu.  Internet yang terkenal dengan URL World Wide Web nya langsung berkembang sangat cepat. Saat diciptakan pertama kali pada tahun 1990an, Tim Barners Lee tidak mendisain sampai secanggih platform aplikasi saat ini seperti social media, digital forensik, dan ecommerce. Seiring berjalannya waktu jumlah pengguna internet semakin bertambah.  Saat ini saja jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencapai 2 milyar lebih pengguna aktif, dan di Indonesia mencapai 130 juta lebih pengguna internet aktif.

Dan sekarang bisa Anda bandingkan, internet sudah maju pesat. Internet sudah menjamur di mana-mana, segala lini kehidupan pun sudah dirambahnya. Apa untungnya internet bagi Anda terutama kepada para pelaku usaha UMKM ? Ya banyak sekali untungnya. Anda bisa memasarkan produk/jasa Anda ke siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Disamping itu, usaha Anda makin dikenal dunia hanya dari yang namanya jaringan internet.  Meski Anda tidak punya produk/jasa tapi Anda bisa mendapat keuntungan dari bisnis dropship.

Sebagai contoh, seorang pengusaha gerabah. Dia bisa memasarkan produk gerabahnya ke seluruh dunia hanya lewat internet tentu dengan tarif murah. Kemudian seorang pengusaha baju, bisa memasarkan bajunya ke banyak pengguna internet hanya dengan bermodalkan laptop dan jaringan internet. Mau sekolah atau seminar, sekarang pun bisa dilakukan melalui internet.  Tidak perlu datang ke lokasi yang jauh dari tempat tinggal, Anda pun sudah bisa menikmatinya.  Masih banyak contoh lainnya yang bisa menjadi inspiransi Anda dalam menggeluti dunia bisnis di era internet sekarang ini.

Rabu, 07 November 2018

Tips Rekening Bank Aman dari Serangan Hacker


Beberapa waktu belakangan ini dunia dikagetkan dengan serangan virus Ransomware WannaCrypt.  Virus ini bekerja dengan cara mengunci file data anda yang sudah dienkripsi, kemudian meminta uang tebusan dalam mata uang digital, Bitcoin. Sudah banyak orang yang menjadi korban di seluruh dunia. Selain itu, di Indonesia juga sempat terjadi Down layanan online salah satu Bank BUMN akibat serangan hacker.  Fakta-fakta tersebut menunjukan bahwa dunia maya tidaklah aman.  Berikut tips yang perlu anda ketahui agar rekening bank aman dari serangan hacker jahat (blackhat).

Apabila rekening bank anda menggunakan ATM, simpanlah ATM di tempat aman, jangan pernah menulis pin di manapun, jadi hapalkan Pin ATM.  Apabila menggunakan layanan online m-banking, gunakanlah di jaringan internet private yang aman bukan hotspot wifi gratis di tempat publik.  Soalnya bila anda mengakses akun pribadi di tempat publik yang menggunakan wifi gratis, ada celah untuk mengakses informasi rahasia Anda dengan menggunakan software khusus keylogger.

Hacker umumnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hacker baik (white hat) dan hacker jahat (black hat).  Nah, yang harus dihindari adalah hacker jenis blackhat.  Mereka menggunakan segala cara untuk membobol dana nasabah baik kartu kredit maupun rekening bank.  Sudah banyak yang menjadi korban, tidak hanya bank-bank lokal tapi juga bank-bank di seluruh dunia.  Apalagi sekarang sudah era digital dan transaksi online sangat masif.  Bila tidak hati-hati, dana anda siap-siap melayang.

Rekening bank yang memiliki saldo basah akan menjadi target para pelaku kejahatan (blackhat hacker).  Cara mereka ada yang menggunakan teknik phising dan carding.  Phising adalah teknik yang digunakan pelaku cyber crime untuk menipu korbannya melalu website palsu mirip aslinya, biasanya diminta mengisikan identitas nomor kartu kredit atau rekening bank dan normor PIN.  Setelah informasi nomor kartu dan pin didapat, maka pelaku akan menggunakannya berbelanja di merchant seluruh dunia secara online  Sedangkan untuk carding, para pelaku kejahatan biasanya mencuri data nasabah lewat teknik pemasangan alat khusus di tempat yang tidak terlihat, bisa di lubang mesin atm, bisa alat khusus perekam data kartu kredit, kemudian setelah data yang dicari didapat, maka pelaku akan mencetak kartu baru yang palsu, baik ATM maupun kartu kredit.  Bisa juga terjadi pada saat menggunakan transaksi belanja menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Jadi, alat yang digunakan cukup canggih sehingga bisa mengcopy data kartu nasabah secara cepat.

Bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjadi pada Anda? Ya anda harus tau ciri-ciri dari teknik yang biasa digunakan pelaku cyber crime.  Teknik phising, usahakan liat website yang anda kunjungi apakah website resmi atau bukan.  Untuk mengetahui situs resmi atau bukan bisa dilihat di mesin pencarian Google, dan website yang digunakan biasanya top level domain name, bukan situs gratisan.   Juga, lihatlah alat yang digunakan pada saat anda bertransaksi menggunakan kartu debit atau kartu kredit apakah mencurigakan atau alat yang sudah berlaku umum seperti mesin EDC.

Gali Lubang Tutup Lubang


Utang bukannya lunas malah nambah.  Tepok jidat.  Itulah fatalnya melunasi utang dengan cara gali lubang tutup lubang.  Perilaku yang dianggap sudah turun temurun sejak jaman nenek moyang ini perlu ditinggalkan.   Anda harus bisa bersikap bijak dan cerdas bila ingin lepas dari pengaruh strategi pelunasan utang yang fatal tersebut.

Setiap orang pernah berutang.  Entah pinjam teman, saudara, pacar, pasangan, rentenir, koperasi, leasing, dan bank.  Namun tidak semua mengerti rumus baku dalam meminjam uang yaitu batas maksimal kemampuan seseorang mengangsur utang adalah 30% dari total penghasilan per bulan.  Namun masih saja ada masyarakat yang menabrak aturan keuangan tersebut.  Akibatnya seperti yang anda liat di mana-mana bukan? Kesusahan sendiri pada akhirnya.

Sebagai contoh dalam utang kartu kredit.  Awalnya anda hanya memiliki satu buah kartu kredit.  Namun karena senangnya bisa belanja apa saja tanpa harus langsung bayar cash, ditambah pelunasan kartu kredit bisa minimum payment, anda pun menambah kartu kredit baru.  Perilaku yang sama terulang lagi.  Sebagian orang gemar mengoleksi kartu kredit tidak lain agar utang kartu kredit yang satu bisa dilunasi menggunakan kartu kredit yang lain.  Banyak tempat yang menawarkan tarik tunai kartu kredit bukan.

Contoh lain adalah berutang ke rentenir.  Huff, bunganya saja tinggi sekali.  Penawaran kredit rentenir yang tanpa syarat dan tanpa BI checking semakin disukai masyarakat kalangan bawah.  Benar saja, tidak sedikit masyarakat yang terjebak utang rentenir.  Awalnya pinjam sedikit, tapi lama-lama pinjaman jadi banyak.  Alhasil, semua harta dari sawah dan rumah ludes terjual hanya untuk melunasi utang ke rentenir.

Belum lagi sekarang lagi booming utang online yang mensyaratkan tanpa jaminan, sejalan dengan boomingnya, banyak konsumen yang tidak bisa mengangsur, akibatnya mereka dikejar-kejar debt collector dengan beragam cara yang tidak mengenakan.  Kebanyakan mereka yang mengajukan utang online adalah mereka yang sudah tidak bisa lagi pinjam di lembaga konvensional seperti bank, leasing dan koperasi.

Dari beberapa contoh di atas, anda bisa berfikir, sedemikian parahnya strategi melunasi utang dengan cara gali lubang tutup lubang.  Alangkah baiknya anda paham dan sadar akan arti pentingnya sebuah perencanaan keuangan.  Rencanakan keuangan anda dengan baik dan benar agar bisa terhindar dari jebakan utang baik kartu kredit, utang bank, maupun utang harian ke rentenir.  Semoga ulasan singkat ini menambah wawasan anda dan bermanfaat bagi pengelolaan keuangan anda.

Panduan Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah


Sebagian besar masyarakat Indonesia masih suka membeli rumah secara kredit melalui skema pembiayaan perbankan yaitu kredit pemilikan rumah (KPR).  Tak heran bila komposisi kredit KPR dari total kredit perbankan mencapai sekitar 50% - 70% selama setahun. Dari kredit KPR tersebut pula menyumbang kredit bermasalah (NPL) paling besar  dari sekian banyak jenis kredit yang disalurkan.  Tingginya harga rumah dan keterbatasan finansial menjadi alasan utama masyarakat mengajukan KPR.  Di sini penulis akan uraikan secara singkat panduan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Kredit pemilikan rumah adalah kredit yang disediakan oleh pihak perbankan bagi konsumen yang ingin memiliki rumah idaman namun dengan keterbatasan dana.  Bank-bank yang menyediakan KPR adalah bank BUMN dan Bank swasta seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, PermataBank, Bank Danamon, CIMB Niaga, BTN, MNC Bank, dan Bank Mega.

Kredit Pemilikan Rumah yang diluncurkan dunia perbankan secara umum menggunakan jenis bunga anuitas, yaitu komposisi bunga lebih besar dan pokok hutang lebih kecil di awal tenor kredit. Ada beberapa jenis bunga yang diterapkan dalam skema pembiayaan KPR yaitu suku bunga tetap (flat murni), suku bunga anuitas, dan suku bunga efektif (saldo menurun). Dari sekian jenis suku bunga KPR yang paling banyak digunakan perbankan adalah suku bunga anuitas, karena lebih memberi keuntungan bagi pihak Bank, namun memberatkan dari sisi konsumen.  Sedangkan, banyak nasabah suka suku bunga KPR yang efektif (saldo menurun).

Apabila Anda menggunakan skema pembiayaan KPR untuk memiliki rumah idaman maka ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui agar tidak terjebak pada promo suku bunga kredit murah. Sebagai contoh, KPR Bank Mandiri atau BCA memberi promo suku bunga sebesar 10% fix 1 tahun dan 3 tahun. Artinya, suku bunga sebesar 10% tersebut hanya berlaku untuk 1 tahun pertama atau 3 tahun pertama, setelahnya akan diberlakukan suku bunga pasar (floating rate). Disinilah banyak nasabah KPR yang kaget bahkan shock karena jumlah angsuran KPR membengkak setelah 1 tahun atau 3 tahun pertama tersebut.  

Namun sekarang Bank BCA dan Bank Mandiri seakan bersaing untuk mengubah promo bunga KPR menjadi fix 3 tahun pertama dan fix tahun-tahun berikutnya selama jangka waktu kredit dengan bunga yang berbeda-beda.  Dengan kata lain, suku bunga KPR setelah 1 tahun atau 3 tahun pertama tidak diserahkan ke suku bunga pasar melainkan tetap menggunakan suku bunga fix yang berbeda dengan 1 tahun atau 3 tahun pertama.

Kemudian, penulis juga merekomendasikan pilihlah Bank yang menawarkan KPR dengan suku bunga efektif, artinya beban bunga dihitung dari sisa pokok kredit (baki debit) setiap bulannya, sehingga pokok hutang semakin berkurang dari bulan ke bulan.  Disamping memperhatikan jenis suku bunga yang diberlakukan, periksalah proses kredit di bank tersebut apakah sulit atau mudah untuk disetujui. Karena setiap bank memiliki peraturan yang berbeda mengenai kebijakan persetujuan KPR.

Kemudian periksa juga rumah yang  akan dibeli baik dari aspek legal surat-surat (SHM+IMB) maupun fisik bangunan rumah tersebut.  Bahan bangunan yang digunakan untuk membangun apakah bahan berkualitas tinggi atau tidak, struktur rangka atap apakah menggunakan struktur baja ringan atau kayu biasa, apakah sumur berada jauh atau dekat dengan septic tank, dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan.  Untuk lebih detail anda bisa menghubungi petugas bank atau bisa menghubungi Penulis untuk konsultasi lebih lanjut.