Cash is The King

Di tengah krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19, semua orang terkena dampaknya, tidak terkecuali. Tanpa melihat latar belakang pekerjaan, bisnis dan negara asalnya, kebutuhan terhadap uang cash menjadi sangat penting dan sangat mendesak saat ini. 

Pengusaha terkaya sejagad Warren Buffett pun sampai mencairkan uangnya sebesar sekitar IDR2.000 triliun guna mengantisipasi dampak terburuk pandemi covid-19. Lantas banyak pelaku ekonomi mengaitkan ini dengan krisis ekonomi yang berujung pada resesi. 

Pergeseran kebutuhan saat ini sedang terjadi, dari kebutuhan tersier dan sekunder menuju kebutuhan primer, terutama sekali yang berkaitan dengan pangan. Bahkan di beberapa negara sudah mengantisipasi ancaman krisis pangan menyusul pandemi covid-19 yang tidak kunjung selesai. 

Orang mulai pergi ke pegadaian untuk menggadaikan aset yang dimiliki seperti kendaraan, perhiasan, barang elektronik dan sertifikat tanah guna memenuhi kebutuhan akan uang cash. Setelah sediaan kas menipis, orang lalu meminjam uang ke bank atau leasing. Pada titik ini, orang pun harus menghentikan pos pengeluaran untuk liburan, belanja fashion, dan pengeluaran yang tidak perlu agar bisa berhemat. Langkah berhemat pun menjadi pilihan tepat untuk saat ini. Yang dibutuhkan bukanlah fashion, piknik, ataupun acara komunitas, melainkan uang cash. 

Setiap orang sangat sulit mendapat penghasilan sebagai dampak pandemi, karena ketatnya aturan sosial yang diterapkan pemerintah. Semula adalah krisis kesehatan sudah merembet ke krisis ekonomi. Barang-barang tidaklah mahal (baca: inflasi tinggi) tetap uang untuk membeli yang kurang bahkan tidak ada. 

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini lebih karena terjadinya pembatasan sosial dalam skala besar di berbagai lini kehidupan. Akibatkan orang tidak bisa bekerja, meski di beberapa negara sudah melakukan pelonggaran. 

Banyak orang ramai-ramai banting stir membuka usaha kuliner atau produk makanan rumahan. Karena kebutuhan primer saat ini adalah pangan untuk perut. Itupun tidak selaris dari biasanya saat keadaan normal, padahal bisnis di bidang makanan. 

Siapa yang dapat menalangi semua kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu lama? Pemerintah, bank atau pengusaha terkaya sejagad? Kalau pemerintah, yang ada justru Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan jebol. Lihat saja stimulus ekonomi yang diluncurkan banyak negara, dampak kebijakan memiliki waktu yang terbatas, sedangkan pandemi tidak jelas kapan akan berakhir. Ujung-ujungnya akan melahirkan krisis ekonomi berkepanjangan dan negara pun terancam bubar. 

Apa yang dapat dipetik dari semua ini bahwa Cash is the King. Krisis ekonomi karena pandemi covid-19 sudah terjadi di banyak negara. Cepat atau lambat, banyak negara akan melonggarkan pengetatan aturan sosial. Karena kegiatan ekonomi tidak kalah penting dibanding pandemi itu sendiri. Sehingga kebutuhan akan uang cash menjadi sangat penting dan sangat mendesak untuk saat ini. Jadi, Stay Safe, Stay Productive.

Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

Siapa yang tak kenal dengan kegiatan Produksi, Distribusi, dan Konsumsi. Ketiganya merupakan kegiatan utama dalam perekonomian suatu negara. Tanpa ketiga kegiatan ekonomi tersebut, tidak akan ada yang namanya pertumbuhan ekonomi, keuntungan, dan produk domestik bruto dalam suatu negara. Baiklah, berikut akan diulas secara singkat tentang ketiga kegiatan ekonomi tersebut. 

Produksi adalah kegiatan ekonomi untuk mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dijual atau dikonsumsi. Produksi melibatkan banyak tenaga kerja dalam prosesnya. Sistem dan manajemen yang mendukung produksi sangat dibutuhkan agar hasil akhir menjadi bagus. Jelas sekali di sini kalau produksi mampu membuat sebuah barang menjadi bernilai tambah. Dari barang yang bernilai IDR1.000 menjadi barang yang bernilai IDR10.000. Contoh produksi adalah pengolahan kayu lapis, pengolahan biji besi, dan lain-lain. 

Distribusi adalah kegiatan ekonomi untuk menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan distribusi adalah untuk menunjang kegiatan ekonomi lainnya seperti produksi dan konsumsi. Distribusi menjamin ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan. Barang yang disalurkan bisa berbentuk bahan mentah cair dan padat, dan bisa berbentuk barang jadi. Dalam kegiatan distribusi melibatkan 2 hal pokok yaitu gudang dan alat transportasi. Contoh distribusi bahan mentah kayu sengon untuk produk kayu lapis, dan distribusi produk jadi rokok. 

Konsumsi adalah kegiatan ekonomi menggunakan barang atau jasa yang sudah tersedia. Konsumsi bisa dilakukan oleh publik dan bisa juga institusi pemerintah atau swasta. Konsumsi sangat penting peranannya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak orang atau lembaga yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi negara tersebut. Jadi jangan terlalu pelit untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Anda hanya tinggal memilih produk atau jasa mana yang diinginkan dan dibutuhkan. 

Dengan memahami ketiga aktifitas utama dalam perekonomian suatu negara tersebut diatas, diharapkan dapat membantu Anda mengambil keputusan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Anda bisa mengambil peran dalam hal produksi, distribusi atau konsumsi.

Budi Daya Semangka Mini di Pekarangan Sempit

Semangka yang biasa dikenal dengan istilah watermelon memiliki 2 jenis yaitu berbiji dan tidak berbiji. Di sini penulis akan membahas tentang budidaya semangka berbiji dengan ukuran mini. 

Mungkin Anda pernah membeli semangka mini dengan harga murah yaitu IDR5 ribu per buah. Rasa dari buah semangka ini sangat lezat dan manis. Ukurannya yang kecil seukuran kepalan tangan orang dewasa memiliki warna merah dan berbiji. 

Pertama-tama yang harus Anda persiapkan adalah lahan pekarangan tempat menanam semangka. Misalnya pekarangan Anda berukuran 4x6 meter maka bisa digunakan sepertiganya yaitu sekitar 1,5 x 2 meter. Usahakan tanah sudah digemburkan dan dibentuk semacam bedengan agar mudah dalam penanaman dan pertumbuhan semangka. 

Disamping itu sediakan juga pupuk untuk menyuburkan tanaman dan merangsang pertumbuhan semangka agar memiliki buah yang segar dan sehat. Pupuk yang digunakan bisa pupuk kandang yang sudah dicampur posfor dan sekam bakar, atau bisa juga ditambah pupuk NPK dan pupuk PMLT (3 gram atau 10 gram). Dan usahakan menyiram tanaman semangka dua kali sehari, pagi dan sore. 

Bibit semangka dapat Anda dapatkan dengan dua cara yaitu dengan membeli bibit siap tanam dan menyemai sendiri benih semangka. Khusus untuk penyemaian sangat gampang, Anda bisa mengambil benih semangka dari buah semangka segar. Atau bisa juga Anda beli di toko pertanian yang terpercaya. 

Cara menyemai biji semangka dilakukan dalam kurun waktu 4 hari sampai tujuh hari saat sudah berkecambah. Pertama rendam biji semangka di air hangat sekitar 1 jam, dan lihatlah apakah benih tenggelam semua atau mengapung. Kalau terendam semua di air berarti benihnya bagus. Kedua, benih bagus yang sudah dipilih ditaruh di media tanam. Ada banyak macam media tanam bisa berupa pasir kristal, media tanam siap pakai, rockwool, kapas basah, dan lain-lain. 

Setelah memilih media tanam sesuai selera Anda, letakan benih dengan melubangi sekitar 1 cm media tanam. Letakan di tempat yang tertutup agar terjaga kelembapan media tanam. Siram dengan air secukupnya setiap hari. Tunggu sampai benih berkecambah dan tumbuh 2 helai daun, barulah Anda pindah ke lahan pekarangan yang sudah disiapkan. 

Usahakan jarak tanam setiap tanaman sekitar 20 cm agar tanaman semangka tidak berebut nutrisi di dalam tanah. Panen semangka dapat dilakukan 60 hari sampai 70 hari setelah tanam.  Selamat mencoba.

Mengenal Gini Ratio

Gini Ratio atau Koefisien Gini adalah angka yang menggambarkan derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk suatu negara. Gini Ratio pertama kali ditemukan pada tahun 1912 oleh ahli statistik berkebangsaan Italia, Corrado Gini. Koefisien Gini memiliki angka dari 0 sampai 1. Di berbagai negara nilainya bervariasi antara 0,25 sampai 0,70. 

Rasio Gini biasanya digunakan oleh para pengambil kebijakan publik c.q. Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembangunan nasional seperti tingkat kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Indonesia sendiri memiliki Gini Ratio sebesar 0,3 yang mana artinya semakin kecil angkanya semakin bagus. Nilai terkecil Koefisien Gini adalah 0, artinya derajat kemerataan pendapatan sudah sempurna. 

Beberapa Propinsi di Indonesia memiliki Gini Ratio lebih tinggi dari angka nasional antara lain Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Papua, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Adapun Rasio Gini propinsi tersebut berkisar di sekitar angka 0,4. Rasio Gini di perkotaan biasanya lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Hal tersebut wajar karena di wilayah perkotaan pekerjaan penduduk lebih heterogen, sedangkan di pedesaan pekerjaan penduduk lebih homogen. 

Rumus Gini Ratio diperoleh dari nilai 1 dikurangi total persentase penduduk penerima pendapatan kelas ke i dikalikan persentase pendapatan pada kelas ke i. Bila hasilnya mendekati 0, maka derajat kemerataan pendapatan pendudukan sudah sempurna. Tetapi bila hasilnya mendekati 1, maka ketimpangan pendapatan penduduk masih sangat tinggi. 

Secara grafik, Koefisien Gini terdiri dari sumbu vertikal (jumlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk) dan sumbu horizontal (persentase kumulatif jumlah penduduk yang menerima pendapatan menurut kelas-kelas pendapatan), yang mana pertemuan antara titik-titik setiap kelas pendapatan diperoleh angka Rasio Gini. Jumlah kelas pendapatan ditentukan oleh peraturan kementerian terkait, kalau tidak salah ada 10 kelas pendapatan di Indonesia. Tingkat ketimpangan Rasio Gini diklasifikasi menjadi 3, yaitu pertama, klasifikasi tingkat ketimpangan rendah bila nilainya <0,4. Kedua, klasifikasi tingkat ketimpangan sedang bila nilainya 0,4-0,5. Dan ketiaga, klasifikasi tingkat ketimpangan tinggi bila nilainya >0,5. 

Dengan demikian, Gini Ratio hanya merupakan salah satu instrumen yang dipakai pemerintah untuk melihat tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk di wilayah negaranya. Pemerintah pasti mengarahkan kebijakannya untuk menuju Gini Ratio mendekati 0.

Budidaya Ikan Patin di Drum Plastik

Pandemi Covid-19 membuat semua orang terdampak apapun latar belakang pekerjaan atau bisnisnya. Akibatnya banyak yang tidak memiliki penghasilan. Sebagai alternatif solusi dalam meningkatkan ketahanan pangan ekonomi keluarga, maka diperlukan sebuah usaha berupa budidaya. 

Budidaya yang dilakukan bisa berupa budidaya ikan patin. Tujuan awal dilakukan budidaya ikan perlu ditetapkan, apakah untuk dijual kembali atau untuk konsumsi. Dalam hal ini, penulis memaparkan budidaya ikan patin untuk konsumsi sendiri. 

Wadah untuk menaruh benih ikan patin tidak harus di kolam luas. Cukup dengan drum plastik berkapasitas 60 liter dan 200 liter Anda sudah dapat menaruh benih ikan patin sebanyak 100 ekor per drum plastik. 

Modal awal yang diperlukan untuk mempersiapkan bahan antara lain untuk membeli benih ikan patin, membeli drum plastik kapasitas 60 liter dan 200 liter, serta pakan pelet ikan 5 kilogram. Biaya benih ikan patin sebanyak 200 ekor sebesar 200 ribu rupiah, biaya pembelian drum plastik kapasitas 60 liter seharga 100 ribu rupiah dan kapasitas 200 liter seharga 200 ribu rupiah, serta pakan pelet ikan 75 ribu rupiah untuk 5 kilogram. Jadi total dana yang dibutuhkan sebesar 575 ribu rupiah. 

Setelah semua bahan siap maka benih siap ditabur di drum plastik yang sudah diisi air bersih. Usahakan pemberian pakan pelet dilakukan 2 hari setelahg pengisian benih ikan di drum plastik. Hal ini untuk menghindari agar ikan tidak stres. 

Modal awal memang agak besar di pembelian drum plastik, tapi untuk selanjutnya yang dibutuhkan Cuma dana pembelian benih ikan. Perlu Anda ketahui benih ikan 200 ekor apabila kelak panen tiba bisa untuk menu konsumsi makan selama 7 bulan. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa kita hemat bila membeli ikan patin siap konsumsi. 

Harap diingat, setiap drum plastik diisi 100 ekor benih ikan patin. Karena panen ikan patin berkisar antara 4 bulan sampai 6 bulan. Untuk pengisian drum plastik dengan benih ikan pun tidak boleh bersamaan. Isilah dahulu drum plastik kapasitas 60 liter sebanyak 100 ekor. Jika sudah mencapai waktu 2 bulan maka benih dipindahkan ke drum plastik kapasitas 200 liter. Nah pada saat pemindahan, otomatis drum kapasitas 60 liter jadi kosong, maka diisi kembali dengan benih ikan patin yang baru. 

Demikian panduan singkat budidaya ikan patin di drum plastik, semoga bermanfaat bagi Anda.

Defisit APBN 2020 Sama Dengan Total Biaya Pemindahan Ibukota Negara

Tahukah Anda, Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2020 sebesar 3% dari Produk Domestrik Bruto (PDB) berdasarkan tahun berjalan 2019 yaitu sekitar IDR470 triliun adalah sama dengan total biaya pemindahan ibukota negara yang sebesar IDR460 triliun. Belum lagi terjadi perubahan postur APBN Indonesia tahun 2020 sampai dua kali terkait penanganan Covid-19. Pertama defisit APBN sebesar 3% PDB berubah menjadi 5%, dan terakhir mengalami perubahan lagi menjadi 6,3% dari PDB. Jika defisit APBN 2020 mencapai 6,34% PDB maka diperoleh angka sekitar IDR1.000 triliun 

Total APBN Indonesia tahun 2020 sebesar IDR2.233 triliun yang pertama sebelum perubahan, kemudian berubah lagi menjadi IDR 1.760 triliun. Dan terakhir APBN 2020 berubah lagi. Sementara itu total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2019 mencapai IDR15.834 triliun. 

Sesuai Undang-Undang Keuangan Negara Republik Indonesia, besar defisit APBN yang diperbolehkan adalah sebesar 3% dari PDB. Namun aturan tersebut dapat dikesampingkan karena terbit Perppu terkait hal yang sama. Namun akan kembali semula sebesar 3% dalam beberapa tahun mendatang. 

Terkait pemindahan Ibukota Negara, sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat letaknya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019. Menurut Bappenas, total pemindahan ibukota negara mencapai sekitar IDR 466 triliun. Untuk komposisi pembiayaan, sebesar 19% nya berasal dari APBN dan sisanya berasal dari pendanaan swasta dan kerjasama dengan investor terkait. 

Sesuai Run Down pemindahan ibukota negara yang disampaikan pemerintah pusat, kalau pada tahun 2020 dilakukan groundbreaking pembangunan fasilitas dasar seperti sarana air bersih, jalan raya utama, dan gedung-gedung pemerintahan inti. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Yang mana pada tahun 2024 akan dilakukan pemindahan ibukota negara yang ditandai dengan pemindahan para pegawai Aparatur Sipil Negara ke Kalimantan Timur. 

Namun tak disangka-sangka Pandemi Covid-19 pun datang secara tak terduga dimulai dari klaster Dansa di daerah Kemang, Jakarta. Rencana pemindahan ibukota negara pun bak hilang di telan bumi. Karena Pemerintan Pusat dan Daerah fokus pada penanganan pandemi Covid-19. 

Hingga tulisan ini dibuat, jumlah penderita positif Corona di Indonesia mencapai 32 ribu jiwa. Semoga pandemi Corona cepat berlalu, dan Indonesia bisa fokus lagi pada proses pemindahan ibukota negara. Amin.

Mengenal Cadangan Devisa

Memasuki kwartal kedua tahun 2020 jumlah cadangan devisa negara Indonesia mencapa 130 miliar dollar Amerika atau bila dirupiahkan dengan kurs IDR14.000 per USD mencapai IDR1.820 triliun. Jumlah tersebut meningkat pada beberapa bulan terakhir. Nah, apa sih cadangan devisa itu? Apa kegunaannya dan siapa yang berwenang mengelolanya? 

Cadangan devisa atau International Reserves adalah seluruh aset luar negeri yang dimiliki negara Indonesia yang dapat dipergunakan setiap saat untuk menyeimbangkan neraca pembayaran dan menjaga stabilitas moneter. Menyeimbangkan neraca pembayaran berkaitan dengan aktifitas ekspor impor, sedangkan menjaga stabilitas moneter berkaitan dengan upaya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Cadangan devisa merupakan tabungan nasional yang mana besar kecilnya menjadi sinyal bagi pasar keuangan global akan kredibilitas kebijakan moneter dan creditworthiness suatu negara. 

Cadangan devisa dimiliki oleh suatu negara dengan maksud untuk motif bertransaksi seperti menambal defisit dari aktifitas perdagangan internasional ekspor impor, membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Untuk motif berjaga-jaga lebih kepada menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah. Dan terakhir untuk motif spekulasi berkaitan dengan keputusan investasi dalam menambah nilai cadangan devisa. 

Yang berwenang mengelola cadangan devisa suatu negara adalah otoritas moneter yaitu bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (BI). Dalam mengelola devisa negara BI menjalankan prinsip transparansi yang mana sudah diamanatkan dalam UU Bank Sentral Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999. Dalam pengelolaan cadangan devisa, ada 3 prinsip yang harus diperhatikan BI yaitu prinsip keamanan, likuiditas, dan keuntungan. 

Komponen yang membentuk cadangan devisa suatu negara antara lain emas, special drawing rights, Reserved Position in Fund, valuta asing, tagihan-tagihan, dan cadangan dana di rekening IMF. Emas dalam hal ini adalah emas batangan, emas murni dan mata uang emas. Special drawing rights adalah fasilitas dari IMF untuk menambah cadangan likuiditas internasional. Reserved Position in Fund merupakan rekening suatu negara yang disimpan di rekening IMF. Dan valutas asing adalah uang kertas asing dan simpanan deposito, surat berharga saham dan obligasi, serta derivatif keuangan. 

Di samping itu sangat penting memperhatikan risiko pengelolaan cadangan devisa. Beberapa metode yang bisa digunakan untuk memitigasi risiko antara lain metode Value at Risks, Credit Metrics, dan Probability of Default. Penting juga memperhatikan rating dari lembaga pemeringkat utang agar cadangan devisa dapat diarahkan untuk penggunaan yang lebih tepat.

Perbandingan Biaya Hidup di Singapura

Jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai IDR15.800 triliun pada tahun 2019, sedangkan negara Singapura memiliki PDB sebesar IDR5.348 triliun atau 382 miliar USD pada tahun 2018. Namun untuk pendapatan per kapita penduduk, Indonesia memiliki jumlah lebih kecil dibanding Singapura. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai IDR60 juta atau USD4.285 per tahun, sedangkan Singapura mencapai IDR980 juta atau USD70.000 per tahun. 

Perbedaan jumlah penduduk antara Indonesia dengan Singapura sangat besar selisihnya. Hal inilah menjadi salah satu penyebab kenapa pendapatan per kapita Indonesia lebih kecil dibanding Singapura. 

Jika melihat angka harapan hidup antara Indonesia dan Singapura, sedikit lebih baik Singapura. Angka harapan hidup Singapura mencapai 82 tahun, sedangkan angka harapan hidup Indonesia hanya 68 tahun. 

Jika Anda pernah pergi makan ke restoran di Indonesia dan Singapura sangat besar perbedaan harganya. Biaya makan di Indonesia paling murah IDR10 ribu, sedangkan di Singapura biaya makan termurah IDR100 ribu. Bisa dibayangkan tingginya biaya hidup di Singapura dibanding Indonesia dari segi biaya makan saja. Belum lagi biaya tinggal di hotel atau rumah tinggal. 

Kemudian dari segi transportasi, memang biaya transportasi di Singapura tergolong murah jika menggunakan moda transportasi publik karena menggunakan sistem yang terintegrasi secara digital. Namun apabila bepergian menggunakan taksi online seperti Grab, ternyata sedikit lebih mahal di Singapura. Sekali jalan saja di dalam kota, kita bisa menghabiskan IDR100 ribu untuk rute pendek. Hal ini memang karena biaya pajak di Singapura tergolong mahal dan banyak. Hampir mirip pajak yang berlaku di Amerika Serikat. 

Singapura memang negara yang sangat kecil dengan luas wilayah 721 km persegi, tetapi mampu menjadi negara yang memiliki tingkat daya saing global nomor 1 di dunia. Mayoritas sektor ekonomi Singapura didominasi oleh sektor jasa dan pariwisata. Itulah salah satu keunggulan kompetitif Singapura dibanding Indonesia. Secara sumber daya alam Indonesia lebih unggul, tapi secara sumber daya manusia jelas Singapura lebih unggul. Masing-masing negara punya kelebihan dan kekurangan. Namun tergantung dari kacamata mana kita melihatnya. Sebagai informasi tambahan, secara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia masih kalah dengan negara tetangga ASEAN yang berada di peringkat 6.

Ez Link Satu Kartu Transportasi Terintegrasi

Dengan satu kartu Ez Link, Anda bisa bepergian ke mana saja menggunakan transportasi darat yang ada di wilayah Singapura. Moda transportasi publik seperti bus dan kereta MRT cukup menggunakan satu kartu Ez Link. Kartu tersebut bisa dibeli digerai-gerai stasiun MRT atau di toko-toko swalayan yang berada di Singapura. Kartu tersebut dapat diisi ulang sesuai kebutuhan. Ya, Ez Link satu kartu transportasi terintegrasi.

Penulis pernah mengamati langsung bagaimana masyarakat di sana menggunakan kartu Ez Link. Rute-rute bepergian di wilayah Singapura sangat tertata rapi karena terhubung dengan moda transportasi public seperti bus, kereta MRT dan LRT. Tujuan Anda mau ke pusat perbelanjaan, stasium kereta MRT, pusat perkantoran, objek wisata, atau bandara? Ke manapun Anda pergi, semuanya terhubung dengan moda transportasi yang terintegrasi yaitu bus dan MRT.

Harga pertama kali beli kartu Ez Link tersedia beberapa opsi harga mulai dari harga IDR100.000 sampai IDR300.000. Tentu transaksi menggunakan mata uang dollar Singapura, yang dikursrupiahkan menjadi sekitar IDR10.000 per dollar Singapura. Oya, minimal nominal Rupiah yang bisa ditukar ke dollar Singapura di money changer jalanan Singapura adalah IDR50.000.

Cara menggunakan kartu Ez Link Anda hanya tinggal menempelkan kartu tersebut pada tempat yang sudah disiapkan. Kartu Ez Link mirip dengan kartu e-money berbasis chip yang dikeluarkan perbankan Indonesia seperti Flazz BCA, Tapcash BNI, Brizi BRI, Mandiri e-money, dan lain-lain.

Sebagai contoh, Anda bepergian menggunakan bus dari pusat wisata kota Singapura di Marlion Park. Kemudian Anda mau bepergian ke pusat perkantoran di Commercial Center Robinson Center, lalu pergi ke Universal Studios serta bandara. Pembayaran cukup menggunakan satu kartu Ez Link, dan semua terhubung dengan moda transportasi public seperti bus dan MRT.

Namun salah satu kelemahan kartu Ez Link tidak bisa digunakan untuk berbelanja seperti halnya kartu kredit, kartu debit, dan e-money. Demikian ulasan singkat satu kartu Ez Link semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin berpergian ke Singapura atau stakeholder yang berkepentingan dengan penyusunan kebijakan moda transportasi publik.

Mewujudkan E-Rupiah Sebagai Mata Uang Digital Indonesia

Era digital yang mendunia ditandai dengan menjamurnya transaksi online baik berbasis website maupun aplikasi android membuat negara-negara di seluruh dunia harus menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut.

Unicorn Indonesia sudah menjadi pelecut para pelaku ekonomi Indonesia untuk menyambut era Industri 4.0 di mana pekerjaan manusia mulai tergantikan oleh robot dan internet.  Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak merupakan unicorn Indonesia yang memiliki valuasi bisnis di atas 1 miliar dollar hadir memberi dampak pada kehidupan transaksi masyarakat Indonesia mulai belanja online, transportasi publik online dan sebagainya. 

Layanan financial technology pun sudah merambah sampai pelosok tanah air yang hingga Oktober 2018 sudah terdapat 73 perusahaan fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun baru 1 perusahaan fintech yang berijin resmi OJK.

Regulasi yang dibuat OJK Indonesia seperti POJK Nomor 77 tahun 2016 memberi ruang dan batas bagi para pelaku ekonomi digital terkhusus fintech yang sedang booming di Indonesia.  Layanan akuntansi online, perpajakan online, peer to peer (P2P) lending, dan crowdfunding yang jumlahnya mencapai ratusan fintech namun baru 73 perusahaan yang terdaftar per Oktober 2018.

Dalam menyambut era digital sudah beredar beragam uang elektronik dari berbagai perusahaan penerbit e-money seperti lembaga keuangan bank dan non-bank.  Uang elektronik berbasis chip dan server seperti Flazz BCA, Brizi BRI, Tapcash BNI, emoney Mandiri, tcash telkomsel, dan lain-lain.  Disamping itu, sistem pembayaran digital seperti Doku Payment dan OVO Payment turut menyemarakan era ekonomi digital di Indonesia. Di China ada Ali Pay, aplikasi Line pun sudah merambah mata uang digital.

Nah untuk mata uang digital yang sampai saat ini sedang digodok Bank Indonesia dan OJK agar seluruh sistem pembayaran transaksi di seluruh wilayah Indonesia dilakukan secara elektronik melalui sistem gerbang pembayaran nasional (GPN).

Mata uang digital adalah mata uang yang akan digunakan para pelaku ekonomi dalam bentuk digital yang berlaku pada suatu Negara.  Selama ini mata uang yang berlaku dan digunakan di wilayah Indonesia adalah Rupiah.  Untuk itu system dan mekanisme mata uang digital dalam bentuk konsep dan realisasi masih digodok otoritas moneter dalam hal ini BI dan OJK bersama para stakeholders.

Mata uang digital yang digadang-gadang selama ini yang akan menggantikan mata uang konvensional adalah Bitcoin yang menggunakan teknologi blockchain.  Nilai Bitcoin sama dengan 1 juta rupiah pada awal kemunculannya, kemudian naik menjadi 15 juta rupiah per Bitcoin hingga mencapai ratusan juta rupiah per Bitcoin.  Namun fluktuasi yang sangat tajam tersebut menjadikan Bitcoin menjadi mata uang yang sangat berisiko sehingga banyak Negara melarang peredaran mata uang Bitcoin tersebut termasuk Indonesia.  Jika sampai Bitcoin diterapkan sebagai mata uang digital secara global, maka akan sangat menakutkan ancaman yang akan ditimbulkannya berupa guncangan ekonomi yang sangat hebat. Kenapa? Karena perekonomian suatu Negara itu sangat membutuhkan sebuah mata uang yang stabil.  Disamping itu mata uang rekanan bisnisnya pun harus memiliki mata uang yang stabil pula.  Jika ada mata uang yang tidak stabil atau dengan kata lain selalu mengalami fluktuasi maka perekonomian negara tersebut akan dijauhi oleh investor.

Sebenarnya arah implementasi kebijakan dan regulasi mata uang digital Indonesia masih belum jelas, mengingat belum ada satupun Negara di dunia ini yang menerapkan mata uang digital secara penuh.  Faktanya, Rupiah saat ini sudah menjadi semi mata uang digital karena digunakan sebagai mata uang dalam berbagai transaksi ecommerce.  Sistem dan mekanisme pembayaran secara online yang menggunakan OVO payment secara tidak langsung memposisikan Rupiah sebagai mata uang digital namun tidak secara penuh.

Sedikit flashback ke belakang, pada tahun 1995 seorang penemu internet adalah John Barners Lee mengatakan pada saat diciptakannya internet pertama kali tidak pernah terbayangkan olehnya jika internet akan menjadi seperti sekarang ini seperti ecommerce, social media, internet of things, dan sebagainya. Pada saat itu dunia sudah bisa terhubung dengan internet namun jumlah koneksi internet masih sangat minim saat itu.  Internet yang terkenal dengan URL World Wide Web nya langsung berkembang sangat cepat.  Seiring berjalannya waktu jumlah pengguna internet semakin bertambah.  Saat ini saja jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencapai 2 milyar lebih pengguna aktif, dan di Indonesia mencapai 140 juta pengguna internet aktif.

Dalam implementasi kebijakan dan regulasi mata uang digital, perlu disepakati nama mata uang digital yang akan digunakan.  Disini penulis mengasumsikan mata uang digital yang akan digunakan adalah e-rupiah, sekali lagi ini hanyalah asumsi, karena konsep dan implementasi mata uang digital di Indonesia sendiri masih dalam tahap penggodokan secara komprehensif oleh otoritas moneter bersama para stakeholders.

E-Rupiah

Tak ada satupun negara di dunia ini yang sudah menerapkan mata uang digital secara penuh. Amerika Serikat pun masih menggunakan mata uang Dollar sebagai mata uang transaksi perdagangannya terutama di situs marketplace Amazon.com dan China juga masih menggunakan mata uang Yuan dalam transaksi ecommerce di situs marketplace Alibaba, meski ada Ali Pay. Nah, apakah Indonesia benar-benar serius atau hanya sebatas wacana dalam menerapkan mata uang digital secara penuh.

Bank Sentral Swedia, Riksbank menjadi satu-satunya Bank Sentral di dunia yang berencana menerapkan mata uang digital E-Krona pada tahun 2019.  International Monetary Fund (IMF) pun sampai mengimbau kepada bank sentral seluruh dunia untuk mempertimbangkan menerapkan mata uang digital sebagai mata uang yang aman, praktis dan efisien. Hal ini bukan tanpa sebab karena kebutuhan akan uang tunai yang semakin berkurang sedangkan kebutuhan terhadap uang digital yang semakin meningkat.

Rupiah sendiri sebenarnya sudah menjadi semi mata uang digital karena digunakan sebagai mata uang acuan dalam segala transaksi elektronik yang berlaku di wilayah Negara Indonesia.  Rupiah yang menjadi dasar acuan dalam menetapkan harga suatu barang atau jasa sejatinya sudah terinternalisasi ke dalam sistem pembayaran elektronik. 

E-Rupiah sebagai mata uang digital Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan jika ingin berlaku dan diakui dalam sebuah Negara.  Beberapa persyaratan tersebut antara lain nilai mata uang yang stabil, memiliki mitra negara lain yang juga menggunakan jenis mata uang digital, ruang lingkup penggunaan E-Rupiah hanya dalam ranah transaksi online atau transaksi secara elektronik, mudah dalam penggunaan, aman dari tindak pidana pencurian dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku di negara lain.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa mata uang yang berlaku di Indonesia hanyalah Rupiah.  Karena itu, alat pembayaran yang sah berlaku dalam transaksi perdagangan elektronik hanya Rupiah.  Bagaimana jika Rupiah memiliki derivasi baru berupa Rupiah elektronik sebagai mata uang digital apakah diperbolehkan? Bagaimana implementasi E-Rupiah tersebut dalam seluruh transaksi perdagangan secara online?

Melihat sejenak sistem pembayaran yang digunakan oleh DOKU Payment dan OVO Payment.  Doku payment merupakan aplikasi berbasis server yang digunakan banyak perusahaan seluruh dunia dalam mekanisme perdagangan secara elektronik atau transaksi online.  Dalam penerapannya, sistem pembayaran barang atau jasa menggunakan DOKU Payment akan mengkredit dan mendebit secara otomatis sejumlah uang pada akun rekening bank konsumen dan perusahaan. Berbeda dengan DOKU, OVO Payment juga sudah banyak digunakan oleh perusahaan besar situs marketplace Tokopedia dan GRAB.  Dengan OVO Payment, konsumen bisa melakukan pembayaran transaksi menggunakan saldo OVO milik konsumen.  Jadi OVO Payment semacara dompet digital bagi para konsumen.

E-Rupiah lebih kepada dasar mata uang yang akan dijadikan acuan dalam pengenaan harga suatu barang atau jasa dan berlaku untuk transaksi perdagangan secara online atau elektronik.  E-Rupiah bukan diarahkan seperti uang elektronik berbasis chip atau server, tapi lebih kepada sistem dasar acuan bagi perhitungan keuangan dalam segala transaksi yang terjadi.

Lantas apa bedanya mata uang Rupiah konvensional dengan mata uang digital E-Rupiah? Secara prinsip tidak ada perbedaan dalam nilai, namun hanya berbeda dalam penggunaan.  Mata uang E-Rupiah digunakan dalam semua transaksi perdagangan secara online atau elektronik, seperti transaksi berbelanja di situs marketplace, bayar tol, mengisi bahan bakar di SPBU, bayar tiket pesawat dan kereta api, pemesanan hotel dan restoran, pemesanan makanan dan transportasi via Grab, pengajuan pinjaman online fintech, pembayaran berbagai macam tagihan dan masih banyak lagi contoh lainnya. 

Penerapan mata uang digital E-Rupiah menjadi mudah bagi otoritas moneter dalam mengawasi peredaran mata uang digital tersebut.  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun akan membantu BI dan OJK dalam memantau pergerakan uang keluar masuk antarrekening, antardaerah, dan antarnegara dalam model mata uang digital E-Rupiah.  Volume perdagangan online atau secara elektronik kini semakin mudah dengan hadirnya E-Rupiah.

Perluasan penggunaan E-Rupiah sangat dimungkinkan seperti OVO Payment.  Bisa saja E-Rupiah menjadi dompet digital masyarakat Indonesia dalam berbelanja.  Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar kemana-mana, cukup memiliki akun rekening E-Rupiah.

Dalam Implementasi mata uang digital E-Rupiah sangat penting diterbitkannya kebijakan dan regulasi oleh otoritas moneter sebagai payung dan acuan para pelaku ekonomi dan masyarakat sebagai konsumen dalam bertransaksi secara elektronik.  Bank Indonesia dan OJK sangat perlu mensosialisasikan wacana penerapan mata uang digital dalam hal ini E-Rupiah agar masyarakat sebagai konsumen tidak bingung.

Terkait wacana redenominasi Rupiah dari 1.000 menjadi 1 Rupiah tidak menjadi kendala dalam penerapan mata uang digital.  Karena redenominasi Rupiah terkait dengan tata cara perhitungan keuangan agar menjadi lebih sederhana.

Demikian sedikit sumbangsih pemikiran dari penulis tentang mata uang digital semoga bermanfaat bagi otoritas moneter dalam mengimplementasikan wacana tersebut. #Ecodigi

Redenominasi Rupiah

Harap dicatat, redenominasi bukanlah sanering (pemotongan nilai uang). Redenominasi Rupiah adalah tindakan penyederhanaan mata uang Rupiah tanpa mengurangi nilainya. Redenominasi Rp1.000 menjadi Rp1, artinya uang pecahan Rp1000 akan disederhanakan menjadi Rp1. Mudahnya saat anda membaca suatu tabel laporan keuangan, di sana tertera angka (dalam ribuan), ya seperti itulah redenominasi. Nantinya, uang pecahan rupiah dalam bentuk uang kertas akan dihilangkan tiga digit angka 0 nya. Contohnya, pecahan uang Rp100.000 menjadi Rp100, uang Rp50.000 menjadi Rp50, uang Rp2.000 menjadi Rp2, dan uang Rp1.000 menjadi Rp1. 

Bila dibandingkan dengan negara tetangga atau negara regional lainnya, nilai tukar rupiah termasuk mata uang yang memiliki nilai 0 paling banyak setelah Vietnam. Nah jumlah 0 yang banyak inilah yang mau disederhanakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah agar terjadi efisiensi dan kemudahan dalam pengelolaan sistem dan lalu lintas pembayaran nasional. Bisa dibayangkan dengan penyederhanaan penulisan angka 0 rupiah maka penyusunan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Nasional (APBD/APBN) menjadi mudah. 

Rencana redenominasi Rupiah sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, namun selalu berakhir menjadi sebuah wacana saja. Namun di era pemerintahaan Jokowi, hal tersebut mendapat perhatian serius. Juga para wakil rakyat yang duduk di Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang membidangi ekonomi sudah memberi lampu hijau untuk merealisasikan rencana tersebut. Pemerintah bersama Bank Indonesia dan DPR RI harus bekerja sama dalam merealisasikan redenominasi rupiah. Perencanaan redenominasi rupiah yang sistematis, terstruktur dan terencana akan membuat makroekonomi Indonesia lebih kuat, dan kontrol terhadap sistem dan lalu lintas pembayaran nasional menjadi mudah dan cepat dilakukan oleh BI dan PPATK. Namun, lagi-lagi redenominasi Rupiah butuh persiapan panjang dan matang. 

Dengan angka redenominasi rupiah yang baru, sepertinya bila disandingkan dengan mata uang dunia seperti US Dollar, Euro dan Poundsterling, rupiah menjadi kokoh karena nilai yang tidak terpaut jauh. Sebagai contoh, USD1 sama dengan Rp13,4, EURO1 atau 1 Poundsterling sama dengan Rp15. Efek domino redenominasi rupiah diharapkan membuat angka inflasi makin kecil, efek psikologis dari setiap kebijakan kenaikan harga atau tarif oleh pemerintah tidak akan terlalu berpengaruh terhadap nilai mata uang rupiah, seperti yang selama ini terjadi. 

Bagaimana bila redenominasi rupiah diterapkan sekarang, apakah para pelaku pasar sudah siap menghadapinya? Apakah para pelapak di pasar tradisional sudah sangat siap dengan penerapan tersebut? Apakah para pelaku ekonomi digital sudah siap menerapkan uang eletronik yang sudah diredenominasi? Sekali lagi dibutuhkan perenanaan yang matang dan panjang.

Ahok, Nilai Tukar Rupiah dan Capital Outflow

Vonis hukuman yang sudah dijatuhkan hakim terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sungguh merusak rasa keadilan sebagian masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tapi juga dunia. Ramai-ramai mengungkapkan keprihatinan atas nama RIP in Law and Justice of Indonesia, bak bola salju, dukungan pun mengalir deras untuk Ahok.  Mulai ribuan karangan bunga, ribuan KTP dan desakan dunia internasional untuk meminta keadilan buat Ahok yang terus bergema, hingga saat ini. Apa implikasinya bagi nilai tukar Rupiah dan Perekonomian Indonesia?

Selamat Datang Ibukota Baru Indonesia

Wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangka Raya sudah ada sejak zaman Pemerintahan Presiden Pertama RI, Ir Sukarno. Sampai-sampai dibuat patung Ir Sukarno  di lokasi peletakan batu pertama pada bulan Juli 1957, yang mana menjadi simbol ibukota Propinsi Kalimantan Tengah tersebut. Banyak arsitek menilai kota Palangka Raya memiliki disain kota yang cantik layaknya disain sebuah ibukota negara.

Pemerintahan ganti pemerintahan seakan tak pernah surut membahas topik ini, terakhir di era pemerintahan Presiden Ir Joko Widodo. Sebuah kajian komprehensif sedang dilakukan Bappenas/PPN sebagai permintaan Presiden Jokowi agar dapat diambil keputusan untuk masalah pemindahan ibukota negara Indonesia tersebut. Rencananya kajian komprehensif tersebut akan selesai akhir tahun 2017 atau tahun 2018.

Ide pemindahan ibukota negara dengan maksud ingin memisahkan pusat bisnis dengan pusat pemerintahan. Dengan pindahnya ibukota negara berarti pusat pemerintahan saja yang pindah, tetapi pusat bisnis tetap berada di Jakarta.  Begitu kira-kira ide awal pemindahan ibukota tersebut. Sudah banyak negara yang sukses memindahkan ibukota negaranya dengan maksud memisahkan pusat bisnis dengan pusat pemerintahan, seperti negara Amerika Serikat, Brazil, Australia, Kazakhstan, dan Malaysia.

Luangkanlah waktu Anda untuk jalan-jalan ke kota Palangka Raya apabila belum pernah ke sana. Di sana jumlah penduduk tidak terlalu banyak hanya sekitar 200 ribu an jiwa dengan luas wilayah sekitar 2.600 km persegi. Banyak objek wisata di sana antara lain Danau Sebangau, Sungai Tahai, Bukit Tangkiling,  Tempat Penangkaran Orang Utan Arboretum, Taman Alam, Kum Kum Park, Sungai Kahayan, dan masih banyak lainnya.

Dalam berbagai wawancara dengan pemerintah pusat c.q. Bappenas seperti diberitakan harian berita lokal dan nasional, dibutuhkan sekitar 300 ribu sampai 500 ribu hektar lahan untuk ibukota baru.  Dengan luas lahan 300 ribu - 500 ribu hektar yang setara dengan 3000 - 5000 kilometer persegi, kota baru benar-benar akan dibangun serba baru, karena lahan yang masih berbentuk hutan belantara.  Rencananya, lokasi lahan tersebut akan membentang di tiga kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kasongan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Di pusat kota dialiri Sungai Kahayan yang mempunyai warna air kecoklatan, dan terdapat jembatan kahayan sebagai salah satu icon kota Palangka Raya selain Bundaran Besar.  Di sana ikan yang sangat digemari adalah iklan patin dan iklan lais.  Karena di sana sebagian besar ikan hasil tangkapan berasal dari sungai. Di Propinsi Kalimantan Tengah mengalir 2 sungai besar dan terpanjang di Indonesia, yaitu sungai Kapuas dan sungai Barito.

Kembali ke topik tentang pemindahan ibukota negara ke Palangka Raya.  Percayalah, Kota Palangka Raya memiliki lahan kosong yang sangat luas (Kalteng sebagai propinsi terluas ke-3 di Indonesia setelah Papua dana Kalimantan Timur), jauh dari gempa bumi, dan masyarakatnya sangat nasionalis dan terbuka.  Sumber daya alam sangat melimpah, gemah ripah loh jinawi.  Semoga ide pemindahan ibukota negara tersebut benar-benar terwujud sehingga tercipta sebuah sejarah untuk Indonesia dalam rangka menuju pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.  Selamat datang ibukota baru Indonesia?

Radikalisme Musuh Ekonomi Global

Radikalisme yang diusung dalam kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sontak menjadi buah bibir masyarakat global karena kekejaman dan kekerasan yang menjadi metode perjuangan mereka.  Lima benua pernah menjadi sasaran teror kelompok ini.  Kelompok radikalis ISIS adalah kelompok militan yang terbentuk tahun 2013 dan berafiliasi dengan  berbagai negara seperti Irak, Afghanistan, Libya, Asia Selatan, Arab Saudi, Nigeria, Suriah, Yaman, Pakistan, Turki, Afrika Utara, dan daerah lainnya.  Beberapa bentuk afiliasinya berupa penyediaan tenaga pasukan militan dan persenjataan.

Serangkaian teror bom di berbagai belahan dunia semakin menegaskan eksistensi kelompok radikal ISIS ini. Hal ini menjadi masalah besar bagi semua negara di dunia karena disamping peperangan terhadap ideologi juga menjadi peperangan terhadap kemanusiaan. Aksi teror bom di Konser Diana Grande, teror bom di Manila Resort Filipina, Aksi teror bom di wilayah Marawi Filipina, teror bom di Manchester Bridge Inggris, aksi teror bom di Kampung Melayu Jakarta, aksis teror bom di Paris, aksi teror bom di Stadion Sepakbola Jerman, dan aksi teror bom bunuh diri di Kabul, Afghanistan adalah sebagian kecil aksi kejam ISIS di berbagai belahan dunia.

Program Nuklir Korea Utara di bawah pemerintahan Kim Jong Un juga sontak membuat dunia terperangah.  Dengan aksi peluncuran rudal berjilid-jilid semakin memanaskan situasi sosial politik dunia.  Dengan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai target utama serangan nuklir Korut menjadi pertAnda akan terjadinya Perang Dunia ke-3.  Perang ancaman dan retorika antara kedua negara pun menghiasi halaman berita dunia.  Bila perang AS-Korut benar-benar terjadi maka dampak terhadap ekonomi global sangatlah besar.

Musuh Ekonomi Global

Lantas apakah serentetan aksis kejam ISIS dan program nuklir Korea Utara (Korut) yang terus menerus terjadi berdampak terhadap ekonomi global?  Ya pasti berdampak sangat luas terhadap ekonomi global. Aktifitas perekonomian di negara yang menjadi sasaran teror ISIS dan program Nuklir Korut menjadi terganggu, setidaknya meningkatkan risiko ketidakpastian politik dan keamanan wilayah.  Investor menjadi wait and see untuk memutuskan apakah berinvestasi atau tidak di wilayah tersebut.  Aktifitas perekonomian di lokasi kejadian pasti lumpuh dalam beberapa saat akibat serangan teror bom ISIS dan peperangan AS-Korut.  Eskalasi peristiwa bom ISIS yang tidak dapat diprediksi akan memicu kekhawatiran akan munculnya aksi serupa yang terjadi pada 11 September di gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat.

Harga minyak dunia, mata uang, dan pasar modal negara-negara di seluruh dunia serta kegiatan perdagangan ekspor impor menjadi tertekan dan terganggu akibat ulah kelompok teroris ISIS  dan kekhawatiran perang AS-Korut ini. Menjadi pekerjaan rumah besar dan mendesak bagi semua negara untuk menentang aksis teror oleh kelompok manapun, dan mencegah agar perang AS-Korut tidak terjadi. Pertemuan menteri-menteri keuangan dunia yang tergabung dalam G20 juga sudah menyatakan kekhawatiran mendalam akan aksi teror ISIS dan program Nuklir Korut yang akan berdampak terhadap ekonomi global.

Biaya operasional pun menjadi meningkat akibat krisis keamanan regional dan global.  Beberapa perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah ISIS, dan memiliki kerjasama perdagangan dengan negara lain menjadi cemas. Hal ini meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Risiko bisnis menjadi naik, dan tentu saja mendorong pelambatan ekonomi global.  

Organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization atau WTO) yang berpusat di Jenewa, Swiss memperingatkan negara-negara di dunia akan ancaman teroris ISIS ini. Data terakhir perdagangan dunia menunjukan jumlah ekspor terjadi penurunan pada produksi mobil, komponen elektronik, dan agrikultur.  Organisasi penghasil minyak dunia (OPEC) pun harus menekan angka produksi agar harga minyak dunia tidak jatuh.  Kekhawatiran akan aksi teroris ISIS di wilayah produksi minyak memicu kekhawatiran mendalam para negara penghasil minyak, seperti Arab Saudi, Irak, Iran, dan Turki.  Sanksi ekonomi untuk kelompok ISIS dan negara sekutunya berupa pelarangan pendanaan untuk kelompok teroris yang menjadi bagian dari  kesepakatan Financial Action Task Force (FATF) sangat diperlukan.  Perluasan dari FATF ini perlu dilakukan mengingat dunia sedang berada dalam ancaman serangan teroris berjilid-jilid.

Belum lagi perang AS-Korut (baca: perang dunia ke-3) sampai terjadi, akan menimbulkan ribuan bahkan jutaan korban kemanusiaan.  Ekonomi pun menjadi lumpuh.  Sanksi keras yang dijatuhkan PBB terhadap Korut sejatinya membuat negara ini berpikir seribu kali untuk segera menghentikan program nuklirnya.  Dengan tidak terjadinya perang pun Korut sudah merasakan dampaknya akibat sanksi dunia yang dijatuhkan padanya.  Mulai pengusiran diplomat Korut di berbagai dunia, Cina yang sudah memutuskan hubungan dagang dengan Korut, dan berbagai sanksi tegas lainnya.

Harus ada aksi nyata dan komitmen bersama para pemimpin negara-negara di dunia untuk mengatasi dua isu global saat ini yaitu kelompok teroris ISIS dan perang AS-Korut.  ISIS dan berbagai afiliasinya yang ingin mendirikan negara khilafah di dunia dan di Indonesia khususnya menjadi alarm global yang harus diberantas bersama-sama. Seruan dan himbauan terbukti tidak cukup mampu untuk mengatasi kedua isu global tersebut, melainkan dibutuhkan aksi nyata para pemimpin dunia untuk menumpas gerakan kelompok ISIS dan berbagai afiliasinya serta melakukan denuklirisasi Korea Utara.  Niscaya ancaman terhadap ekonomi global bisa diatasi.

Kebijakan Moneter, Sektor Riil dan Nilai Tukar Rupiah

Baru-baru ini Bank Indonesia (BI) beberapa kali menurunkan BI rate menjadi 4.25 basis poin (September 2017), itu artinya BI sedang melaksanakan kebijakan uang longgar (Ease Money Policy).  Kebijakan uang longgar biasanya diambil untuk menjawab kelesuan sektor riil (baca: dunia usaha).  Apalagi ada indikasi menuju ke arah itu seperti lesunya transaksi di Pasar Glodok dan Pasar Tanah Abang Jakarta, beberapa gerai Matahari Mall tutup, gerai Seven Eleven (Sevel) tutup, toko Indomaret tutup, dan masih banyak contoh kasus lain di berbagai kota di Indonesia.

Beberapa rilis yang diberikan oleh lembaga terkait mengemukakan pada tahun 2017 telah terjadi penurunan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia karena sebagian lebih memilih menyimpan dananya di bank dan sebagian lagi digunakan untuk investasi.  Jikalau sebagian besar masyarakat menyimpan dana di bank maka lembaga perbankan harus siap-siap membayar bunga tabungan dan deposito nasabah dalam jumlah besar. 

Untuk diketahui, jumlah dana pihak ketiga (DPK) di bank-bank nasional mencapai sekitar Rp 5000 triliun pada pertengahan tahun 2017. Bayangkan saja berapa jumlah bunga tabungan dan deposito yang harus dibayar perbankan kepada nasabah. Guna membantu perbankan menghadapi situasi seperti ini maka BI memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga BI rate, suku bunga acuan perbankan nasional.

Umumnya penurunan BI rate akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan.  Hal ini diharapkan akan mendorong sektor riil atau dunia usaha bergairah kembali melakukan business as ussual. Efek lanjutannya adalah akan meningkatkan daya beli dan menurunkan angka pengangguran nasional. Meskipun begitu, ada fakta lain kalau penyebab lesunya ekonomi Indonesia disebabkan maraknya bisnis online sebagai perwujudan dari rencana pemerintah Indonesia menargetkan transaksi USD 130 miliar pada tahun 2020.  Tentu saja kebijakan uang longgar sejalan dengan upaya pencapaian target transaksi e-commerce pemerintah tersebut.

Namun ada risiko dari pelaksanaan kebijakan uang longgar, yaitu mendorong terjadinya inflasi, karena uang masyarakat yang sudah disimpan di bank akan ditarik kembali untuk dibelanjakan atau untuk kegiatan konsumtif lainnya.  Uang akan mengalir ke tempat yang memberi keuntungan bagi yang punya uang.  Dengan kata lain jumlah uang yang beredar di masyarakat akan kembali meningkat.  Jadi BI harus berhati-hati dalam isu inflasi ini.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang berfungsi sebagai stabilisator inflasi harus mampu meransang ekonomi agar selalu bergeliat tidak seperti yang ditunjukan pada kondisi sektor riil akhir-akhir ini. Disamping itu, nilai tukar Rupiah yang cenderung melemah terhadap Dollar AS belakangan ini menjadi sinyal untuk otoritas moneter menerapkan kebijakan uang ketat yaitu dengan menaikan suku bunga acuan yang kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga kredir perbankan.  Per 4 Juni 2018, nilai tukar Rupiah per US Dollar masih di angka Rp14.000. Semoga sejumlah kebijakan moneter BI yang tepat bisa mengobati kelesuan sektor dunia usaha dan pelemahan nilai tukar Rupiah saat ini dan beberapa tahun ke depan.

Pemanfaatan Fintech Menuju Pembangunan Indonesia Sentris

Financial Technology atau biasa disingkat dengan Fintech merupakan isu fenomenal yang sangat masif saat ini, di mana sektor keuangan telah mengadopsi teknologi dan sebaliknya sektor teknologi merambah dunia keuangan dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Bank Indonesia mengklasifikasikan Fintech menjadi empat kelompok yaitu pertama, Crowdfunding dan Peer to Peer (P2P) Lending. Kedua, Market Agregator. Ketiga, Risk and Investment Management. Dan Keempat, Payment, Settlement, and Clearing. 

eMoney Menuju Masyarakat Non Tunai

Emoney adalah uang elektronik yang berwujud kartu yang dapat Anda gunakan bertransaksi di mana saja yang sudah kerjasama.  Emoney diterbitkan oleh bank dengan jumlah saldo sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.  Sebagai contoh eMoney dari beberapa bank nasional antara lain eMoney dari Bank Mandiri, BRIZZI dari Bank BRI, Flazz dari Bank BCA, Blink dari Bank BTN dan TapCash dari Bank BNI.

Sepuluh tahun yang lalu, saat penulis masih duduk di bangku kuliah sarjana di Fakultas Ekonomi UGM, sudah membayangkan kalau kelak masyarakat akan menggunakan uang elektronik.  Dengan kata lain masyarakat akan menuju ke arah transaksi non tunai.  Benar saja, saat ini sedang digalakan oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk bertransaksi secara non tunai di seluruh wilayah Indonesia.

Keuntungan bertransaksi dengan uang elektronik antara lain mudah dalam penggunaan, aman dari tindak kejahatan, dan bisa digunakan untuk transaksi apa saja.  Sebagai contoh, kartu emoney bisa digunakan untuk masuk pintu tol, untuk mengisi bahan bakar di SPBU, untuk masuk busway dan kereta api, untuk berbelanja di merchant dan pusat perbelanjaan yang sudah bekerja sama dengan bank penerbit emoney, dan masih banyak lagi contoh kemudahan lainnya.  Disamping keuntungan, ada juga kekurangan uang elektronik antara lain mudah disalahgunakan jika berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik kartu karena tidak dibutuhkan tAnda tangan atau pin saat bertransaksi.

Untuk membuat kartu emoney cukup mudah.  Anda tinggal datang ke kantor bank terdekat dengan membawa KTP dan buku tabungan.  Membayar biaya pembuatan kartu emoney sebesar Rp25.000.  Lalu mengisi saldo kartu e-money Anda sesuai keinginan.  Untuk biaya isi ulang kartu e-money sudah dikeluarkan peraturan oleh Bank Indonesia bahwa isi ulang di tempat bank penerbit tidak dikenakan biaya, sedangkan isi ulang di luar tempat bank penerbit akan dikenakan biaya sebesar IDR 1.500.

Ke depan, seluruh transaksi pembayaran akan diseragamkan menggunakan uang elektronik.  Inilah salah satu ciri utama era digital.  Seluruh pembayaran dilakukan secara online berbasis elektronik.  Segeralah urus pembuatan kartu uang elektronik Anda di bank terdekat.  Dengan memiliki emoney membuat segalanya jadi mudah.