Selamat Datang Ibukota Baru Indonesia

Wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangka Raya sudah ada sejak zaman Pemerintahan Presiden Pertama RI, Ir Sukarno. Sampai-sampai dibuat patung Ir Sukarno  di lokasi peletakan batu pertama pada bulan Juli 1957, yang mana menjadi simbol ibukota Propinsi Kalimantan Tengah tersebut. Banyak arsitek menilai kota Palangka Raya memiliki disain kota yang cantik layaknya disain sebuah ibukota negara.

Pemerintahan ganti pemerintahan seakan tak pernah surut membahas topik ini, terakhir di era pemerintahan Presiden Ir Joko Widodo. Sebuah kajian komprehensif sedang dilakukan Bappenas/PPN sebagai permintaan Presiden Jokowi agar dapat diambil keputusan untuk masalah pemindahan ibukota negara Indonesia tersebut. Rencananya kajian komprehensif tersebut akan selesai akhir tahun 2017 atau tahun 2018.

Ide pemindahan ibukota negara dengan maksud ingin memisahkan pusat bisnis dengan pusat pemerintahan. Dengan pindahnya ibukota negara berarti pusat pemerintahan saja yang pindah, tetapi pusat bisnis tetap berada di Jakarta.  Begitu kira-kira ide awal pemindahan ibukota tersebut. Sudah banyak negara yang sukses memindahkan ibukota negaranya dengan maksud memisahkan pusat bisnis dengan pusat pemerintahan, seperti negara Amerika Serikat, Brazil, Australia, Kazakhstan, dan Malaysia.

Luangkanlah waktu Anda untuk jalan-jalan ke kota Palangka Raya apabila belum pernah ke sana. Di sana jumlah penduduk tidak terlalu banyak hanya sekitar 200 ribu an jiwa dengan luas wilayah sekitar 2.600 km persegi. Banyak objek wisata di sana antara lain Danau Sebangau, Sungai Tahai, Bukit Tangkiling,  Tempat Penangkaran Orang Utan Arboretum, Taman Alam, Kum Kum Park, Sungai Kahayan, dan masih banyak lainnya.

Dalam berbagai wawancara dengan pemerintah pusat c.q. Bappenas seperti diberitakan harian berita lokal dan nasional, dibutuhkan sekitar 300 ribu sampai 500 ribu hektar lahan untuk ibukota baru.  Dengan luas lahan 300 ribu - 500 ribu hektar yang setara dengan 3000 - 5000 kilometer persegi, kota baru benar-benar akan dibangun serba baru, karena lahan yang masih berbentuk hutan belantara.  Rencananya, lokasi lahan tersebut akan membentang di tiga kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kasongan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Di pusat kota dialiri Sungai Kahayan yang mempunyai warna air kecoklatan, dan terdapat jembatan kahayan sebagai salah satu icon kota Palangka Raya selain Bundaran Besar.  Di sana ikan yang sangat digemari adalah iklan patin dan iklan lais.  Karena di sana sebagian besar ikan hasil tangkapan berasal dari sungai. Di Propinsi Kalimantan Tengah mengalir 2 sungai besar dan terpanjang di Indonesia, yaitu sungai Kapuas dan sungai Barito.

Kembali ke topik tentang pemindahan ibukota negara ke Palangka Raya.  Percayalah, Kota Palangka Raya memiliki lahan kosong yang sangat luas (Kalteng sebagai propinsi terluas ke-3 di Indonesia setelah Papua dana Kalimantan Timur), jauh dari gempa bumi, dan masyarakatnya sangat nasionalis dan terbuka.  Sumber daya alam sangat melimpah, gemah ripah loh jinawi.  Semoga ide pemindahan ibukota negara tersebut benar-benar terwujud sehingga tercipta sebuah sejarah untuk Indonesia dalam rangka menuju pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.  Selamat datang ibukota baru Indonesia?

Radikalisme Musuh Ekonomi Global

Radikalisme yang diusung dalam kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sontak menjadi buah bibir masyarakat global karena kekejaman dan kekerasan yang menjadi metode perjuangan mereka.  Lima benua pernah menjadi sasaran teror kelompok ini.  Kelompok radikalis ISIS adalah kelompok militan yang terbentuk tahun 2013 dan berafiliasi dengan  berbagai negara seperti Irak, Afghanistan, Libya, Asia Selatan, Arab Saudi, Nigeria, Suriah, Yaman, Pakistan, Turki, Afrika Utara, dan daerah lainnya.  Beberapa bentuk afiliasinya berupa penyediaan tenaga pasukan militan dan persenjataan.

Serangkaian teror bom di berbagai belahan dunia semakin menegaskan eksistensi kelompok radikal ISIS ini. Hal ini menjadi masalah besar bagi semua negara di dunia karena disamping peperangan terhadap ideologi juga menjadi peperangan terhadap kemanusiaan. Aksi teror bom di Konser Diana Grande, teror bom di Manila Resort Filipina, Aksi teror bom di wilayah Marawi Filipina, teror bom di Manchester Bridge Inggris, aksi teror bom di Kampung Melayu Jakarta, aksis teror bom di Paris, aksi teror bom di Stadion Sepakbola Jerman, dan aksi teror bom bunuh diri di Kabul, Afghanistan adalah sebagian kecil aksi kejam ISIS di berbagai belahan dunia.

Program Nuklir Korea Utara di bawah pemerintahan Kim Jong Un juga sontak membuat dunia terperangah.  Dengan aksi peluncuran rudal berjilid-jilid semakin memanaskan situasi sosial politik dunia.  Dengan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai target utama serangan nuklir Korut menjadi pertAnda akan terjadinya Perang Dunia ke-3.  Perang ancaman dan retorika antara kedua negara pun menghiasi halaman berita dunia.  Bila perang AS-Korut benar-benar terjadi maka dampak terhadap ekonomi global sangatlah besar.

Musuh Ekonomi Global

Lantas apakah serentetan aksis kejam ISIS dan program nuklir Korea Utara (Korut) yang terus menerus terjadi berdampak terhadap ekonomi global?  Ya pasti berdampak sangat luas terhadap ekonomi global. Aktifitas perekonomian di negara yang menjadi sasaran teror ISIS dan program Nuklir Korut menjadi terganggu, setidaknya meningkatkan risiko ketidakpastian politik dan keamanan wilayah.  Investor menjadi wait and see untuk memutuskan apakah berinvestasi atau tidak di wilayah tersebut.  Aktifitas perekonomian di lokasi kejadian pasti lumpuh dalam beberapa saat akibat serangan teror bom ISIS dan peperangan AS-Korut.  Eskalasi peristiwa bom ISIS yang tidak dapat diprediksi akan memicu kekhawatiran akan munculnya aksi serupa yang terjadi pada 11 September di gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat.

Harga minyak dunia, mata uang, dan pasar modal negara-negara di seluruh dunia serta kegiatan perdagangan ekspor impor menjadi tertekan dan terganggu akibat ulah kelompok teroris ISIS  dan kekhawatiran perang AS-Korut ini. Menjadi pekerjaan rumah besar dan mendesak bagi semua negara untuk menentang aksis teror oleh kelompok manapun, dan mencegah agar perang AS-Korut tidak terjadi. Pertemuan menteri-menteri keuangan dunia yang tergabung dalam G20 juga sudah menyatakan kekhawatiran mendalam akan aksi teror ISIS dan program Nuklir Korut yang akan berdampak terhadap ekonomi global.

Biaya operasional pun menjadi meningkat akibat krisis keamanan regional dan global.  Beberapa perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah ISIS, dan memiliki kerjasama perdagangan dengan negara lain menjadi cemas. Hal ini meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Risiko bisnis menjadi naik, dan tentu saja mendorong pelambatan ekonomi global.  

Organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization atau WTO) yang berpusat di Jenewa, Swiss memperingatkan negara-negara di dunia akan ancaman teroris ISIS ini. Data terakhir perdagangan dunia menunjukan jumlah ekspor terjadi penurunan pada produksi mobil, komponen elektronik, dan agrikultur.  Organisasi penghasil minyak dunia (OPEC) pun harus menekan angka produksi agar harga minyak dunia tidak jatuh.  Kekhawatiran akan aksi teroris ISIS di wilayah produksi minyak memicu kekhawatiran mendalam para negara penghasil minyak, seperti Arab Saudi, Irak, Iran, dan Turki.  Sanksi ekonomi untuk kelompok ISIS dan negara sekutunya berupa pelarangan pendanaan untuk kelompok teroris yang menjadi bagian dari  kesepakatan Financial Action Task Force (FATF) sangat diperlukan.  Perluasan dari FATF ini perlu dilakukan mengingat dunia sedang berada dalam ancaman serangan teroris berjilid-jilid.

Belum lagi perang AS-Korut (baca: perang dunia ke-3) sampai terjadi, akan menimbulkan ribuan bahkan jutaan korban kemanusiaan.  Ekonomi pun menjadi lumpuh.  Sanksi keras yang dijatuhkan PBB terhadap Korut sejatinya membuat negara ini berpikir seribu kali untuk segera menghentikan program nuklirnya.  Dengan tidak terjadinya perang pun Korut sudah merasakan dampaknya akibat sanksi dunia yang dijatuhkan padanya.  Mulai pengusiran diplomat Korut di berbagai dunia, Cina yang sudah memutuskan hubungan dagang dengan Korut, dan berbagai sanksi tegas lainnya.

Harus ada aksi nyata dan komitmen bersama para pemimpin negara-negara di dunia untuk mengatasi dua isu global saat ini yaitu kelompok teroris ISIS dan perang AS-Korut.  ISIS dan berbagai afiliasinya yang ingin mendirikan negara khilafah di dunia dan di Indonesia khususnya menjadi alarm global yang harus diberantas bersama-sama. Seruan dan himbauan terbukti tidak cukup mampu untuk mengatasi kedua isu global tersebut, melainkan dibutuhkan aksi nyata para pemimpin dunia untuk menumpas gerakan kelompok ISIS dan berbagai afiliasinya serta melakukan denuklirisasi Korea Utara.  Niscaya ancaman terhadap ekonomi global bisa diatasi.

Kebijakan Moneter, Sektor Riil dan Nilai Tukar Rupiah

Baru-baru ini Bank Indonesia (BI) beberapa kali menurunkan BI rate menjadi 4.25 basis poin (September 2017), itu artinya BI sedang melaksanakan kebijakan uang longgar (Ease Money Policy).  Kebijakan uang longgar biasanya diambil untuk menjawab kelesuan sektor riil (baca: dunia usaha).  Apalagi ada indikasi menuju ke arah itu seperti lesunya transaksi di Pasar Glodok dan Pasar Tanah Abang Jakarta, beberapa gerai Matahari Mall tutup, gerai Seven Eleven (Sevel) tutup, toko Indomaret tutup, dan masih banyak contoh kasus lain di berbagai kota di Indonesia.

Beberapa rilis yang diberikan oleh lembaga terkait mengemukakan pada tahun 2017 telah terjadi penurunan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia karena sebagian lebih memilih menyimpan dananya di bank dan sebagian lagi digunakan untuk investasi.  Jikalau sebagian besar masyarakat menyimpan dana di bank maka lembaga perbankan harus siap-siap membayar bunga tabungan dan deposito nasabah dalam jumlah besar. 

Untuk diketahui, jumlah dana pihak ketiga (DPK) di bank-bank nasional mencapai sekitar Rp 5000 triliun pada pertengahan tahun 2017. Bayangkan saja berapa jumlah bunga tabungan dan deposito yang harus dibayar perbankan kepada nasabah. Guna membantu perbankan menghadapi situasi seperti ini maka BI memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga BI rate, suku bunga acuan perbankan nasional.

Umumnya penurunan BI rate akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan.  Hal ini diharapkan akan mendorong sektor riil atau dunia usaha bergairah kembali melakukan business as ussual. Efek lanjutannya adalah akan meningkatkan daya beli dan menurunkan angka pengangguran nasional. Meskipun begitu, ada fakta lain kalau penyebab lesunya ekonomi Indonesia disebabkan maraknya bisnis online sebagai perwujudan dari rencana pemerintah Indonesia menargetkan transaksi USD 130 miliar pada tahun 2020.  Tentu saja kebijakan uang longgar sejalan dengan upaya pencapaian target transaksi e-commerce pemerintah tersebut.

Namun ada risiko dari pelaksanaan kebijakan uang longgar, yaitu mendorong terjadinya inflasi, karena uang masyarakat yang sudah disimpan di bank akan ditarik kembali untuk dibelanjakan atau untuk kegiatan konsumtif lainnya.  Uang akan mengalir ke tempat yang memberi keuntungan bagi yang punya uang.  Dengan kata lain jumlah uang yang beredar di masyarakat akan kembali meningkat.  Jadi BI harus berhati-hati dalam isu inflasi ini.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang berfungsi sebagai stabilisator inflasi harus mampu meransang ekonomi agar selalu bergeliat tidak seperti yang ditunjukan pada kondisi sektor riil akhir-akhir ini. Disamping itu, nilai tukar Rupiah yang cenderung melemah terhadap Dollar AS belakangan ini menjadi sinyal untuk otoritas moneter menerapkan kebijakan uang ketat yaitu dengan menaikan suku bunga acuan yang kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga kredir perbankan.  Per 4 Juni 2018, nilai tukar Rupiah per US Dollar masih di angka Rp14.000. Semoga sejumlah kebijakan moneter BI yang tepat bisa mengobati kelesuan sektor dunia usaha dan pelemahan nilai tukar Rupiah saat ini dan beberapa tahun ke depan.

Pemanfaatan Fintech Menuju Pembangunan Indonesia Sentris

Financial Technology atau biasa disingkat dengan Fintech merupakan isu fenomenal yang sangat masif saat ini, di mana sektor keuangan telah mengadopsi teknologi dan sebaliknya sektor teknologi merambah dunia keuangan dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Bank Indonesia mengklasifikasikan Fintech menjadi empat kelompok yaitu pertama, Crowdfunding dan Peer to Peer (P2P) Lending. Kedua, Market Agregator. Ketiga, Risk and Investment Management. Dan Keempat, Payment, Settlement, and Clearing. 

eMoney Menuju Masyarakat Non Tunai

Emoney adalah uang elektronik yang berwujud kartu yang dapat Anda gunakan bertransaksi di mana saja yang sudah kerjasama.  Emoney diterbitkan oleh bank dengan jumlah saldo sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.  Sebagai contoh eMoney dari beberapa bank nasional antara lain eMoney dari Bank Mandiri, BRIZZI dari Bank BRI, Flazz dari Bank BCA, Blink dari Bank BTN dan TapCash dari Bank BNI.

Sepuluh tahun yang lalu, saat penulis masih duduk di bangku kuliah sarjana di Fakultas Ekonomi UGM, sudah membayangkan kalau kelak masyarakat akan menggunakan uang elektronik.  Dengan kata lain masyarakat akan menuju ke arah transaksi non tunai.  Benar saja, saat ini sedang digalakan oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk bertransaksi secara non tunai di seluruh wilayah Indonesia.

Keuntungan bertransaksi dengan uang elektronik antara lain mudah dalam penggunaan, aman dari tindak kejahatan, dan bisa digunakan untuk transaksi apa saja.  Sebagai contoh, kartu emoney bisa digunakan untuk masuk pintu tol, untuk mengisi bahan bakar di SPBU, untuk masuk busway dan kereta api, untuk berbelanja di merchant dan pusat perbelanjaan yang sudah bekerja sama dengan bank penerbit emoney, dan masih banyak lagi contoh kemudahan lainnya.  Disamping keuntungan, ada juga kekurangan uang elektronik antara lain mudah disalahgunakan jika berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik kartu karena tidak dibutuhkan tAnda tangan atau pin saat bertransaksi.

Untuk membuat kartu emoney cukup mudah.  Anda tinggal datang ke kantor bank terdekat dengan membawa KTP dan buku tabungan.  Membayar biaya pembuatan kartu emoney sebesar Rp25.000.  Lalu mengisi saldo kartu e-money Anda sesuai keinginan.  Untuk biaya isi ulang kartu e-money sudah dikeluarkan peraturan oleh Bank Indonesia bahwa isi ulang di tempat bank penerbit tidak dikenakan biaya, sedangkan isi ulang di luar tempat bank penerbit akan dikenakan biaya sebesar IDR 1.500.

Ke depan, seluruh transaksi pembayaran akan diseragamkan menggunakan uang elektronik.  Inilah salah satu ciri utama era digital.  Seluruh pembayaran dilakukan secara online berbasis elektronik.  Segeralah urus pembuatan kartu uang elektronik Anda di bank terdekat.  Dengan memiliki emoney membuat segalanya jadi mudah.